Mempawah, info-kalbar.com – Aktivis kepemudaan sekaligus Sekretaris DPD Laskar Pemuda Melayu Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka mengumumkan secara terbuka, bahwa pekan ini, para nelayan tradisional terdampak Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Terminal Kijing dan sekitarnya akan melakukan aksi damai jilid kedua.
Dia pun berharap, para pihak yang berkepentingan (stakeholder) terkait–yang bakal menjadi sasaran yang dituju–tetap berada di tempat untuk menerima massa aksi. Agar komunikasi dua arah untuk mencapai solusi konkrit bisa tercapai.
“Ya. Kalau sampai tidak ada, berarti opsi terakhir kami akan bermalam di Pelabuhan Internasional Pantai Kijing,” jelasnya, Senin (25/01/2021).
Kepada media, Mohlis menyatakan bahwa rencana aksi sudah bulat diputuskan dalam rapat koordinasi antara Aliansi Nelayan Tradisional dan DPD Laskar Pemuda Melayu Kabupaten Mempawah, pada Minggu (24/01/2021) malam.
Dimana rapat ini secara khusus membahas jadwal dan titik aksi nantinya, baik di aksi yang akan dilakukan ke Provinsi Kalbar maupun di kabupaten Mempawah sendiri.
“Insya Allah akan kami laksanakan dua agenda, pertama ke Kantor Gubernur Kalbar, Dinas Perikanan Kalbar, DPRD Provinsi Kalbar. Dan Agenda kedua, di Kantor Bupati Mempawah, DPRD Mempawah dan Dinas Perikanan Mempawah, serta Pelindo ll zona Kalbar dan Mempawah. Gerakan ini rencananya dilakukan serentak, sesi-nya kita bagi dua hari,” paparnya.
Mohlis mengklaim, bahwa aksi damai jilid kedua ini akan dihadiri oleh ribuan massa. Sejauh ini, pihaknya hanya tinggal mengurus beberaja izin (keramaian)–ke Polda Kalbar dan Polres Mempawah–dan lainnya.
“Semua laskar-laskar pemuda melayu se-Kalbar, kabupaten-kota sekitar Kabupaten Mempawah akan ikut aksi mengawal ribuan nelayan tradisional ini. Untuk titik aksi sudah klop (disetujui dalam rapat, red),” katanya.
Adapun tuntutan yang akan dilayangkan kepada para stakeholder tersebut tetap sama dengan aksi damai jilid satu sebelumnya, yakni menuntut ganti rugi terhadap hak hidup para nelayan tradisional, akibat dampak pembangunan pelabuhan kijing.
“Kami hanya menuntut hak-hak dasar kami sebagai rakyat di negeri yang katanya berdaulat dan berkeadilan,” katanya. (FikA)
