JAKARTA, infokalbar.com – Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-76, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Penjabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin, bakal melakukan aksi demonstrasi secara serentak se-Indonesia.
Berdasarkan surat instruksi yang beredar dengan nomor 144/A/Sek/12/1442, aksi demonstrasi yang disebut sebagai #AgustusMerdeka itu bakal berlangsung pada tanggal 6, 13, dan 16 Agustus 2021.
Kendati saat ini masih berlaku masa PPKM level 4 di Jawa-Bali dan PPKM di luar Jawa-Bali, namun massa berjanji bakal taat protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
“Tentu yang pertama tetap menaati protokol kesehatan,” kata Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu (04/08/2021), seperti dikutip dari Detik.com.
Aksi ini didasari atas penilaian bahwa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Wapres RI, Ma’ruf Amin, telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi Covid-19 ini.
Dalam instruksi disebutkan, adanya perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin. Kemudian, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021.
Surat instruksi itu pun ditujukan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi HMI se-Indonesia dan Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia. Rencananya, HMI di daerah-daerah berdemo di kawasan DPRD masing-masing. Di Jakarta, lokasi unjuk rasa masih dirapatkan. Calon lokasinya adalah kawasan gedung parlemen (DPR, DPD, MPR) atau sekitar Istana Merdeka.
“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Untuk ancang-ancang sementara soal titik demonstrasi apakah Istana atau DPR itu sedang dibicarakan, ada beberapa opsi, termasuk di halaman sekretariat agar lebih terkontrol, itu juga menjadi salah satu opsi,” ujar Muis.
Muis menyampaikan, alasan pihaknya menggelar aksi demonstrasi, kendati di tengah adanya kebijakan PPKM saat ini, karena menurutnya mahasiswa seyogyanya harus bergerak untuk menegur kekuasaan.
“Kalau situasi begini terus, lalu siapa dong yang mau tegur kekuasaan? Kan harus ada yang mengambil peran mengingatkan pemerintah agar negara ini diurus dengan benar. Selama ini kita sering mengkritik via media dan lain-lain tapi tidak direspons. Pilihan ini adalah pilihan terakhir yang kami lakukan karena pilihan sebelumnya tidak direspons,” kata dia.
Terkait dualisme di tubuh HMI, sebelumnya, HMI kubu kepemimpinan Ketum Raihan Ariatama membantah instruksi demonstrasi yang sudah viral itu. Mereka pun tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Muis.
“Bagi saya hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin Saudara Ketua Umum Raihan Ariatama,” kata Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam R Nasution.
Sebaliknya, Muis secara tegas menyatakan bahwa Raihan Ariatama bukanlah Ketua Umum PB HMI yang sah.
“Kongres Surabaya (yang menyatakan Raihan sebagai Ketum) itu inkonstitusional,” beber Muis. (FikA)
