banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250
Berita  

Menteri BPKM Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Pemerintahan Jokowi Sampai 2027

Keterangan foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat blusukan sembari membagikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu beberapa waktu lalu. (Istimewa)
Keterangan foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat blusukan sembari membagikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu beberapa waktu lalu. (Istimewa)

JAKARTA, infokalbar.com – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kalangan pengusaha menginginkan agar Pemilu tahun 2024 diundur.

Sebagaimana dilansir dari VIVA.co.id, Senin (10/01/2022), hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi Covid-19.

“Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik,” kata Bahlil, pada Minggu, 9 Desember 2022.

Menurut Bahlil, hal ini karena kalangan pengusaha baru merasa selesai babak belur akibat persoalan kesehatan akibat Covid-19. Sehingga, dalam masa pemulihan ini sebaiknya tidak diganggu dengan persoalan politik.

Disisi lain, lanjutnya, persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukanlah sesuatu yang haram dilakukan. Dia mencontohkan saat terjadinya krisis pada 1997-1998.

“Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi,” terang Bahlil.

Oleh sebab itu, dia menekankan, yang harus menjadi cara pandang dalam menyikapi pemilu saat ini adalah apa kepentingan dominan yang dibutuhkan masyarakat.

“Di Orde Lama kita juga sekian lama melakukan pemilu, tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Bagaimana memulihkan ekonomi? Atau bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu?” ujarnya.

Masih berdasarkan ulasan VIVA.co.id, sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, bahwa hasil survei terkait tambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atas dasar penanggulangan Covid-19.

Hasil survei menyebut, yang mengatakan sangat setuju dan setuju atas wacana itu, kata dia, mencapai 35,5 persen. Sedangkan jumlah yang mengatakan kurang setuju sebanyak 32,9 persen dan tidak setuju 25,1 persen.

Survei ini ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih karena usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Total sampel 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi. Selain itu, telah dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.

Dengan asumsi metode dan ukuran sampel, dia menekankan, toleransi kesalahan dari survei ini plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka.

“Ditunda pemilu sampai 2027 yang kurang setuju atau tidak setuju itu masih mayoritas tetapi yang setuju atau sangat setuju itu angkanya cukup lumayan 35,5 persen. Jadi itu penundaan pemilu hingga 2027,” kata Burhanuddin. (FikA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.