Berita  

Tak Sesuai Harapan, Kades se-Kecamatan Jongkat WO Massal dari Rapat Musrenbang

MEMPAWAH, infokalbar.com – Sejumlah kepala desa se-Kecamatan Jongkat memutuskan untuk Walk Out (WO) dari rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 yang digelar pada Kamis (10/02/2022) pagi.

Melalui cuplikan video yang beredar, Kepala Desa Wajok Hilir, Abdul Majid menyampaikan, alasan pihaknya melakukan WO, lantaran kegiatan Musrenbang tersebut tidak sesuai harapan para kepala desa.

“Kami beberapa perwakilan dari kepala desa se-Kecamatan Jongkat, kami menyatakan Walk Out dari kegiatan Musrenbang 2022, karena menurut hemat kami pelaksanaan Musrenbang tahun 2022 ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ujarnya.

Secara rinci, Majid penyampaian, ketidakpuasan bermula dari tata cara pelaksanaan Musrenbang yang melalui zoom meeting–yang menurut para kepala desa tidak lah efektif.

“Khusus masalah pelaksanaannya, karena pelaksanaannya dilakukan dengan zoom meeting, dan kita ketahui kondisi signal, kondisi satelit yang memang putus-putus, sehingga kami hanya melihat gambarnya (saja, red),” ungkapnya.

Kondisi ini terus diperparah, dengan ketidakhadirannya sejumlah pemangku kepentingan, baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun dari Anggota DPRD Mempawah dari dapil yang bersangkutan.

“Selanjutnya juga kami sangat menyayangkan kegiatan Musrenbang ini tidak dihadiri oleh pemangku kepentingan secara langsung, baik itu dari pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun dari legislator dapil Jongkat-Siantan,” bebernya.

Majid yang kala itu turut didampingi oleh Kades Peniti Luar, Kantor, dan Kades Sungai Nipah, Agus Surapati, mengharapkan agar kedepan, kegiatan Musrenbang dapat terlaksana dengan lebih “serius” dan lebih baik lagi daripada ini.

“Kami juga mengharapkan agar pelaksanaan Musrenbang kedepan tidaklah seperti ini, agar pelaksanaan dari aspirasi masyarakat dapat betul-betul kita suarakan,” katanya.

Terakhir, Majid menyatakan, aksi WO yang dilakukan pihaknya tersebut bukanlah dengan maksud dan tujuan untuk membantah amanat yang telah diberikan. Namun para kepala desa ini hanya ingin, agar Musrenbang benar-benar dimaknai sebagai proses perjuangan terhadap aspirasi masyarakat yang sedang mereka wakilkan. Sehingga dalam proses menuju peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat ini, sangat perlu dan penting sekali untuk diperhatikan dan dihargai.

“Mohon maaf kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah, bukan kami mau membantah atau bagaimana, namun kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami, bahwa inilah bentuk solidaritas kami kepada masyarakat, bahwa masyarakat ini memang butuh perhatian, bukan butuh apa yang namanya seremonial saja,” jelasnya. (FikA)