Berita  

Dugaan Korupsi APBDes, Bendahara Desa Sungai Alai Jadi Tersangka

SANGGAU, infokalbar.com – Bendahara Desa Sungai Alai tahun 2020, Armansyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2020, oleh Kejaksaan negeri Sanggau, pada Kamis (07/04/2022).

Melalui siaran persnya, diterima Jumat (08/04/2022), Kajari Sanggau, Anton Rudiyanto melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sanggau, Agus Supriyanto mengungkapkan, bahwa dugaan penyimpangan ini berawal dari proses pembuatan SPJ yang tidak sesuai dengan faktanya.

“Kemudian adanya kegiatan pekerjaan yang fiktif serta dilakukan pemotongan anggaran per-item kegiatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” jelas Agus.

Alhasil, dari total pengelolaan APBDesa tahun 2020 sebesar Rp 1.370.655.842,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tersebut, berpotensi telah merugikan keuangan desa senilai Rp 739.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

“Dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diduga dilakukan oleh oknum Desa Sungai Alai yaitu saudara Armansyah selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Sungai Alai yang melakukan penyimpangan pengelolaan Keuangan Anggaran Desa Sungai Alai tahun 2020 yang berpotensi merugikan Keuangan Desa Senilai Rp. 739.000.000, serta menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan dinikmati untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

Armansyah ditetapkan sebagai tersangka melalui Nomor Penetapan: PEN-01.a/O.1.14/Fd.2/04/2022 tanggal 07 April 2022.

Adapun Pasal yang disangka, Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.

Kemudian subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1. (Wan Daly)