banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250
Berita  

7 dari 8 Fraksi DPRD Sekadau Setujui Raperda LKPj Tahun 2021

SEKADAU, infokalbar.com – 7 dari 8 Fraksi DPRD Kabupaten Sekadau menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPj APBD) tahun anggaran 2021 menjadi perda. Sementara 1 fraksi, yakni Hanura, kembali mangkir alias tidak memberikan persetujuannya.

Keputusan akhir itu diambil dalam Rapat Paripurna ke V masa persidangan ke III untuk mendengarkan Pendapat Akhir (PA), di Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Kamis (14/07/2022).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Radius Efendy, didampingi oleh Handi dan Zainal selaku masing-masing Wakil Ketua DPRD.

Sebagaimana dilansir dari Batasborneo.com, dalam pembukaan acara, Ketua DPRD Radius Efendy mengatakan, bahwa pembahasan LKPj tahun 2021 itu sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pembahasan dan LKPj Bupati Tahun 2021 sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, makanya hari bisa dilanjut dengan PA,” katanya.

Dalam rapat, kesempatan pertama untuk menyampaikan PA-nya adalah Partai Demokrat yang disampaikan oleh Moloy. Dimana paparannya, Moloy mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang mana selama ini telah berhasil menghentikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sekadau.

“Sesuai pertimbangan seluruh anggota fraksi, maka fraksi kami menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

tentang LKPJ bupati tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda),” katanya.

Sementara itu yang mendapat giliran kedua adalah Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), namun lagi-lagi fraksi ini mangkir sejak PU sampai PA. Sehingga fraksi ini tidak menyampaikan PA.

Akhirnya yang mendapat giliran kedua adalah Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan oleh Bambang. Dalam PA-nya, fraksi ini masih menekankan agar Pendapat Asli Daerah (PAD) tetap harus dicarikan potensinya agar bisa meningkat di tahun-tahun kedepan. Karena menurut fraksi moncong putih, dengan naiknya PAD bisa menjadi modal untuk kemajuan daerah.

“PAD bisa menjadi modal untuk kemajuan daerah, makanya sangat penting instansi terkait mencari terobosan untuk menggali potensi yang ada,” sarannya. Fraksi PDIP juga setuju agar Raperda tentang LKPj menjadi Perda LKPj.

Selanjutnya fraksi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh Matius Candra Dawi, dimana Golkar secara gamblang menyarankan agar dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik. Yang mana tujuannya tentu agar apa yang di rencana dalam anggaran di SKPD masing-masing harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sesuai hasil kesepakatan seluruh anggota fraksi Golkar, maka fraksi.kami setuju agar Raperda LKPj menjadi Perda,” kata Dawi.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan menerima agar Raperda LKPj bisa disahkan menjadi perda.

“Kami dari Fraksi PAN menerima agar Raperda LKPj tahun 2021 disahkan menjadi Perda LKj,” kata Herman selaku perwakilan.

Sementara itu, giliran Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibacakan oleh HariantoSiotie.  Fraksi ini juga mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda LKPj Bupati Tahun Anggaran 2021, sehingga hari ini bisa paripurnakan kembali untuk mendengarkan PA fraksi.

“Fraksi kami bisa menerima agar Raperda LKPj Tahun Anggaran 2021 bisa disahkan menjadi Perda LKPj Tahun 2021,” katanya.

Sementara itu, giliran Fraksi Persatuan yang dibacanya oleh Lorensius Ardi Wiranata, menurut fraksi ini, hasil dari pembahasan yang baik menunjukkan keberhasilan yang baik, semua ini berkat kerjasama semua pihak, sehingga Raperda ini dibahas tepat waktu.

Fraksi ini menyarankan agar adanya kajian yang baik terhadap sumber-sumber PAD, untuk mengoptimalkan apa saja potensi daerah yang dapat menambah sumber PAD.

“Agar PAD meningkatkan perlu wadah evaluasi dalam hal pemungutan sumber PAD. Fraksi ini juga minta agar agar pihak terkait melihat sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)  tidak berfungsi dengan baik,” sarannya.

Kemudian giliran Fraksi Nasdem, yang dibacakan oleh M Ardiyansyah. Fraksi ini menilai bahwa selama ini meski pandemi Covid-19, iklim investasi sangat baik.

Ia juga menyatakan agar pemerintah segera mengamankan langkah strategis dan efisiensi, untuk membenahi ASN pada SKPD agar roda pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik. Jika roda pemerintahan berjalan dengan baik, maka secara otomatis berimplikasi pada lancarnya pembangunan.

“Fraksi ini juga meminta agar pimpinan eksekutif segera membenahi pimpinan SKPD yang ada, agar roda pembangunan berjalan dengan baik,” sarannya.

Hadir pula pada paripurna tersebut, perwakilan dari Kapolres Sekadau, sejumlah kepala SKPD dan para undangan lainnya. (Wan Daly)

Leave a Reply

Your email address will not be published.