Berita  

Kesbangpol Sanggau Gelar Rakor Kewaspadaan Dini Cegah Konflik Jelang Pemilu 2024

Keterangan foto: Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyerahkan cinderamata kepada Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono, Rabu 31 Agustus 2022. (Istimewa)
Keterangan foto: Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyerahkan cinderamata kepada Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono, Rabu 31 Agustus 2022. (Istimewa)

SANGGAU, infokalbar.com – Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Dini Cegah Konflik Jelang Pemilu 2024, di lantai satu Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Rabu 31 Agustus 2022. 

Rakor yang dipimpin Bupati Sanggau, Paolus Hadi itu dihadiri langsung Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono didampingi Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus.

Rakor yang mengangkat tema “Peran Komunikasi Publik Media Sosial Sebagai Upaya Cegah Konflik Menghadapi Tahun Politik” itu juga dihadiri Forkopimda, Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Kepala Kesbangpol Sanggau, Antonius, Sekretaris Kominfo Sanggau, Kristianus Heru Kristianto, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sanggau yang dipimpin ketuanya Nur Kurniawan, FKUB, partai politik, ormas, OKP dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudi Tranggono dalam kesempatan itu menyambut baik dengan dilaksanakannya rakor ini–sebagai upaya menghadapi dinamika tahun politik yang tidak lama lagi akan digelar. 

Dalam sambutannya, Kabinda Kalbar juga menyampaikan beberapa tantangan dan dinamika serta gangguan yang berpotensi mengganggu situasi politik tahun 2022 mendatang, termasuk bagaimana pengaruhnya dengan kondisi di luar negeri saat ini.

“Tentunya kita berharap situasi di Kalimantan Barat bisa aman, tentram sehingga kita bisa melaksanakan demokrasi dengan baik,” ujarnya.

Kabinda menyampaikan, bahwa Kalimantan Barat pernah memiliki sejarah buram tentang konflik horizontal, tetapi tahun 2022 Kalimantan Barat juga mendapatkan predikat Provinsi paling toleran.

“Bahkan beberapa Kabupaten/Kota diberikan penghargaan sebagai kabupaten/kota paling toleran kita ingin mengawal ini agar predikat ini dapat terus kita pertahankan,” ungkapnya.

Kabinda melanjutkan, politik identitas itu sah-sah saja, lumrah saja dalam demokrasi, namun tidak dibenarkan melakukan provokasi.

“Kita harus tanamkan bahwa ini kampung kita, bukan tempat orang lain dan harus kita jaga, barulah kita berdemokrasi tanpa caci maki, menikmati pesta demokrasi dengan hal-hal yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus menyampaikan, kehadiran media sosial yang berdampak pada perubahan perilaku sosial.

“Kalau kita cermati, kehadiran media sosial yang seharusnya untuk membangun komunikasi yang positif, justeru cenderung disalahgunakan untuk menyebarkan berita-berita bohong dan ujaran kebencian,” ujar Hermanus.

Hermanus berharap semua komponen masyarakat bisa berperan aktif mencegah propaganda negatif di media sosial yang cenderung mengarah ke perpecahan.

“Ini tugas kita bersama seluruh komponen masyarakat untuk memberikan pemahaman dan edukasi cegah dini potensi konflik agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa yang berujung perpecahan,” ujarnya. 

Di Kesempatan itu, Hermanus juga menjelaskan pentingnya keberadaan FKDM dibentuk di setiap daerah hingga kecamatan, agar potensi konflik bisa dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, pentingnya rakor ini digelar untuk mengetahui suara-suara dimasyarakat soal ancaman dan potensi konflik menjelang Pemilu 2024.

“Kalau kita memahami mars Kota Sanggau saya yakin tidak ada masalah. Karena kita ini semuanya adalah pasak Sanggau. Kalau pasak itu dicabut hancurlah kita, tapi kalau pasak itu kokoh maka kuatlah kita. Yang jadi pertanyaan, maukah kita yang merupakan pasak Sanggau ini dicabut? Tentulah kita semua tidak mau,” pungkasnya. (Rilis/Wan Daly)

Leave a Reply

Your email address will not be published.