Pontianak, infokalbar.com – Memasuki puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengikuti Upacara yang di relay melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly selaku Inspektur Upacara di Halaman Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (02/05/2023).
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan Pemasyarakatan sebagai salah satu Subsistem Peradilan Pidana Indonesia. Sistem Pemasyarakatan yang semula hanya menjadi muara dari sistem peradilan pidana kini harus bertransformasi.
“Sistem Pemasyarakatan harus bergerak mulai dari tahapan pra adjudikasi, adjudikasi sampai dengan pasca adjudikasi. Hal ini menuntut perluasan peran Petugas Pemasyarakatan untuk berpartisipasi penuh dalam menyukseskan keadilan restoratif yang sejatinya sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yaitu pemulihan hubungan hidup, kehidupan,dan penghidupan,” jelas Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna meminta jajarannya untuk mempersiapkan diri karena melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maka shifting paradigm adalah sebuah keniscayaan.
“Pemidanaan kedepan bukan hanya mampu memberikan penyelesaian secara berkeadilan namun juga memulihkan. Pemidanaan kedepan juga harus memberikan perhatian pada korban, pelibatan masyarakat dan tanggung jawab pelaku,” ucapnya.
“Dalam strategi penanganan overcrowded, pemidanaan kedepan harus memiliki kaitan erat dengan deinstitusionalisasi yang dapat berbentuk pelaksanaan diversi sampai dengan pidana alternatif non pemenjaraan atau bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat lainnya,” imbuhnya.
Mengikuti dari Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, turut hadir pula Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin, Wakapolresta Pontianak AKBP N.B. Darma, Perwakilan Binda Kalbar, Perwakilan Kejati Kalbar dan para tamu undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.
Sementara itu, dari jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar hadir Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kalbar.
Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa dalam laporannya mengharapkan petugas Pemasyarakatan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai Pemasyarakatan sebagai dasar utama melaksanakan tugas perawatan tahanan dan pembinaan WBP sekaligus memperkuat ikatan kebersamaan jiwa korsa.
“Terhadap tahanan dan WBP berbagai kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan sekaligus sebagai salah satu media rekreasi dan hiburan sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif dari segi keamanan,” ucap Pria Wibawa.
Ria Norsan pada kesempatan ini juga turut mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59. Khususnya bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar Ria Norsan mengharapkan semoga Pemasyarakatan semakin maju dan jaya serta segala upaya yang dilakukan para petugas Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan dapat berdampak positif bagi para tahanan dan WBP.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan lomba dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 bagi UPT di Kalbar oleh Ria Norsan, yang terbagi menjadi 15 kategori diantaranya UPT dengan pengelolaan PNBP terbaik, penyelenggaraan kerja sama terbaik, pengelolaan layanan Kesehatan terbaik dsb.
Didampingi Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama, Ria Norsan juga meresmikan Klinik Pratama UPT Lapas Kelas IIB Sintang, Rutan Kelas IIA Pontianak dan Rutan Kelas IIB Bengkayang dengan menandatangani Prasasti secara digital.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada Petugas Pemasyarakatan dengan pengabdian terbaik kepada Sutrisno (Rutan Kelas IIA Pontianak) dan Rusmaniah (Bapas Kelas II Pontianak). (Foto/Narasi: Rzh/IqbaS)
