Pontianak, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi aksi damai dan audiensi aliansi mahasiswa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Rabu, 3 September 2025. Ia menilai suara mahasiswa berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan.
“Di Indonesia ini, hanya suara mahasiswa yang bisa berubah. Jika mahasiswa turun, insya Allah ditanggapi, meski butuh proses,” kata Norsan.
Dalam audiensi, mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan sejumlah isu. Mereka menuntut penghentian kriminalisasi masyarakat adat, terutama kasus di Melawi, serta perlindungan atas tanah ulayat. Mereka juga mendesak revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh, menuntut pesangon 25 kali gaji, dan menolak fleksibilitas penetapan upah minimum.
Soal Dana Bagi Hasil (DBH), mahasiswa menilai pembagian untuk Kalbar tidak adil. Provinsi penyumbang besar sawit nasional itu hanya mendapat 8 persen, sementara kabupaten/kota 12 persen. Padahal, dampak lingkungan ditanggung daerah.
Isu pendidikan juga mengemuka. Mahasiswa menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN serta minimnya jaminan kesehatan dan pensiun. Mereka meminta 20 persen anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru.
Mahasiswa pun mengecam kekerasan aparat dalam demonstrasi dan menuntut Kapolri mengusut oknum yang bertindak represif.
Menjawab tuntutan itu, Norsan menyebut sebagian program sudah masuk RPJMD Kalbar, termasuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang masih 7,2 tahun. Ia menegaskan 27 persen APBD Kalbar telah dialokasikan untuk pendidikan, melebihi amanat undang-undang. Anggaran itu diprioritaskan bagi sekolah di pedalaman dan peningkatan kualitas guru.
Norsan juga menyinggung ketidakadilan pembagian royalti tambang, di mana Kalbar hanya mendapat 22 persen. “Kami sudah berulang kali meminta agar daerah penghasil mendapat porsi lebih besar,” ujarnya.
Terkait lapangan kerja, ia menyebut sejumlah investasi besar tengah berjalan, termasuk di Pelabuhan Internasional Kijing dan proyek di Kayong Utara. “Sudah ada 14 perusahaan yang berinvestasi,” kata dia.
Menutup audiensi, Norsan meminta aparat bersikap humanis dalam mengawal aksi mahasiswa. “Yang bahaya itu penyusup. Saya optimis, 10 tahun ke depan ada adik-adik mahasiswa yang duduk di sini,” ujarnya. (Tasya)
