PONTIANAK, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan tiga kanal pembayaran digital inovatif: IB Billing, QRIS Dinamis, serta Virtual Account.
Peluncuran bersejarah digelar dalam rangkaian High Level Meeting serta Peningkatan Kapasitas Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025.
Acara berlangsung di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Selasa (16/12/2025).
Peluncuran ini menandai komitmen kuat Pemprov Kalbar mempercepat transformasi digital sektor keuangan daerah.
Gubernur Ria Norsan menekankan, perkembangan teknologi mendorong pergeseran transaksi ke arah non-tunai. Metode baru lebih praktis, efisien, dan transparan.
“Ini langkah strategis perkuat tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. Sekaligus dorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” tegas Gubernur Ria Norsan.
Data hingga Desember 2024 menunjukkan potensi besar Kalbar. Terdapat 4,9 juta alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) serta lebih dari 760.000 pengguna QRIS. Angka ini menjadi fondasi kuat bagi ekspansi layanan digital.
Kegiatan High Level Meeting ETPD 2025 berfungsi sebagai sarana penguatan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah. Tujuannya, agar semakin adaptif terhadap transformasi digital.
Gubernur Ria Norsan menyoroti pentingnya kolaborasi. Sinergi antar perangkat daerah dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota harus diperkuat.
Kolaborasi ini kunci pemerataan infrastruktur jaringan dan peningkatan literasi keuangan digital masyarakat.
“Pembayaran pajak melalui aplikasi telepon pintar, seperti diterapkan Bank Daerah DKI Jakarta serta Jawa Barat, merupakan contoh nyata. Kita perlu adopsi praktik terbaik agar Kalbar tidak tertinggal,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Digitalisasi transaksi pemerintah diharapkan membawa manfaat nyata. Manfaat utama berupa peningkatan pendapatan serta efisiensi belanja daerah.
Selain itu, sistem digital mampu minimalkan risiko penyalahgunaan. Contoh risiko tersebut ialah penipuan daring dan judi online.
“Seluruh rangkaian kegiatan serta peluncuran kanal pembayaran digital ini harus berikan dampak positif bagi kemajuan daerah,” harap Gubernur Ria Norsan.
Dukungan Lintas Lembaga
Peluncuran ini mendapat dukungan luas. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi III DPRD Provinsi, serta pimpinan lembaga strategis.
Lembaga tersebut meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kehadiran mereka ini juga memperlihatkan keseriusan seluruh pihak memperkuat digitalisasi keuangan daerah.
Tujuan akhirnya ialah peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Langkah ini menjadi pionir bagi percepatan transformasi digital sektor publik di wilayah Indonesia bagian barat.
(Wawan Daly Suwandi)
