PONTIANAK, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi mengemban amanah baru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Jabatan tersebut diharapkan menjadi energi baru dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bumi Khatulistiwa.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Minggu (28/6/2026). Kegiatan itu dirangkai dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat.
Usai dilantik, Norsan menegaskan bahwa HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial. Menurutnya, HKTI harus hadir di tengah petani, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus menjadi jembatan antara petani dan pemerintah.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Ia mengatakan, amanah sebagai Ketua HKTI bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperjuangkan nasib petani agar semakin sejahtera.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan daerah. Karena itu, HKTI harus mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, hingga kelompok tani agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ini tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata. Kita ingin tanah semakin produktif dan petani semakin sejahtera,” katanya.
Norsan juga berharap kepengurusan baru HKTI mampu melahirkan berbagai inovasi di bidang pertanian, memperkuat kelembagaan petani, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani di Kalbar.
Ia menilai rangkaian Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang digelar bersamaan dengan pelantikan menjadi bukti bahwa HKTI ingin lebih dekat dengan masyarakat.
“HKTI harus hadir bersama rakyat, bukan hanya saat ada acara, tetapi juga ketika petani membutuhkan solusi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menyampaikan pemerintah saat ini terus memperkuat kemandirian pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sejak 2025 Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat posisi petani.
Sudaryono juga menyoroti harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Ia meminta seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak membeli hasil panen petani di bawah ketentuan.
“Harga sawit sedang bagus. Jangan sampai ada petani yang dirugikan. Di era Presiden Prabowo, petani harus sejahtera,” tegasnya.
Pelantikan DPD HKTI Kalbar ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan petani dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, sekaligus mampu menopang ketahanan pangan dan perekonomian Kalimantan Barat.
