KUBU RAYA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan setelah Wapres menerima paparan mengenai kondisi terkini karhutla dan strategi penanganannya di Posko Lanud Supadio.
Gibran datang ke Kalimantan Barat untuk memimpin Rapat Koordinasi Terbatas sekaligus melihat langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta jajaran Forkopimda Kalbar.
Dari Lanud Supadio, rombongan kemudian bergerak menuju Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung proses pemadaman yang dilakukan petugas sekaligus memastikan strategi penanganan yang diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sejumlah unsur terlibat dalam penanganan tersebut, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD hingga unsur terkait lainnya. Operasi dilakukan melalui pemadaman darat maupun udara di sejumlah titik yang terdampak kebakaran.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan agar penanganan karhutla dilakukan secara terukur. Menurutnya, efektivitas pemadaman harus berjalan beriringan dengan keselamatan personel yang berada di lapangan.
“Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar,” tegas Gibran.
Perhatian pemerintah, lanjutnya, tidak boleh hanya berhenti pada upaya memadamkan titik api. Dampak yang dirasakan masyarakat akibat kebakaran dan kabut asap juga harus menjadi bagian dari penanganan.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar, terutama terkait kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan logistik.
Kunjungan Wapres sekaligus menjadi evaluasi langsung terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait turut mendampingi Wapres selama peninjauan. Pemerintah pusat dan daerah kemudian diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat penanganan di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran.
Penanganan karhutla sendiri tidak hanya berkaitan dengan pemadaman. Kondisi lahan, potensi munculnya kembali titik api, kualitas udara, hingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersamaan.
Kehadiran Wapres di lokasi menjadi penegasan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Barat mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Di sisi lain, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tersebut benar-benar menghasilkan penanganan yang cepat di lapangan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
