SINGKAWANG, infokalbar.com – Pembangunan SDN 23 Singkawang Barat yang menghabiskan dana PEN sekitar Rp 30 miliar mendapat sorotan dari Ketua Harian Partai Golkar, EM Abdurrahman, Senin (08/11/2021).
EM Abdurrahman menuturkan, mengingat leading sektor PEN secara nasional adalah Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar, maka sudah kewajiban bagi pihaknya–para pengurus dan kader Partai Golkar di bawahnya–untuk turut memastikan bahwa kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah–dalam realisasinya berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Hal ini selaras dengan keinginan Presiden RI agar peran serta masyarakat dalam kontrol sosial terhadap berjalannya program PEN dapat dimaksimalkan,” jelas Bang EM, sapaan akrabnya.
Lebih Lanjut ia juga mengatakan, salah satu yang menjadi prioritas pemantauan pIhaknya adalah pembangunan SDN 23. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya banyak terindikasi mengundang polemik.
“Indikasi itu mulai dari perencanaan, pemilihan pemenang tender, hingga pelaksanaan pembangunan–didapati beberapa temuan terkait minipile dan dukungan peralatan kerja yang diduga tidak sesuai spesifikasi rencana awal, sementara progres pekerjaan pelaksana belum masuk 50 persen,” kesalnya.
Bang Em turut menambahkan, PPK selaku pengendali kegiatan dan konsultan pengawas jangan terkesan mau ‘dikadalin‘ pihak pelaksana.
“Hal ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu kita meminta kepada PPK untuk menghentikan sementara kegiatan, dikarenakan dalam tahap pekerjaan pemasangan kolom baja, pelaksana diduga tidak menggunakan Crawler Crane, melainkan excavator,” ujarnya.
Memang pekerjaan sempat dihentikan sementara, dan dari pihak pelaksana–terhitung tanggal 1 November 2021 telah mengadakan alat Crane. Namun sangat disayangkan PPK dan konsultan pengawas diduga belum mengecek secara pasti spesifikasi alat yang didatangkan pelaksana, baik jenis maupun bobot tonase alat, namun kegiatan langsung dilanjutkan.
“Diduga kuat Crane tidak sesuai spesifikasi. Untuk itu, dengan tegas kami meminta kepada PPK dan konsultan pengawas untuk melakukan pengecekan alat Crane, apakah sudah sesuai spesifikasi atau bukan?” bebernya.
“Kalau tidak sesuai spesifikasi harus tegas segera dihentikan kegiatan pelaksana. Alat ini sangat penting, di samping untuk kualitas-kuantitas mutu hasil pekerjaan, juga terkait dengan anggaran dan dokumen penawaran,” tandas Bang EM yang juga merupakan Ketua LSM Fatwa Langit yang sangat dikenal kritis itu. (Indra)