Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar talk show Hari Otonomi Daerah ke-29. Forum ini membahas refleksi 25 tahun otonomi daerah dan menghasilkan rekomendasi penting untuk Presiden Prabowo.
JAKARTA, Infokalbar.com – Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan talk show bertajuk “Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi” yang digelar di Kantor Pusat Apkasi, Jakarta.
Acara ini menjadi forum penting untuk menelaah capaian, kendala, serta masa depan pelaksanaan otonomi daerah. Turut hadir sejumlah tokoh penting, seperti Prof. Ryaas Rasyid (Penasihat Khusus Apkasi dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan), Mochamad Nur Arifin (Pj. Ketua Umum Apkasi dan Bupati Trenggalek), Arman Suparman (Direktur Eksekutif KPPOD), dan Sarman Simanjorang (Direktur Eksekutif Apkasi).
Dalam paparannya, Prof. Ryaas Rasyid menilai bahwa pelaksanaan otonomi daerah saat ini hampir mendekati kegagalan. Ia menyamakan kondisi ini seperti rumah yang belum selesai dibangun namun telah dihantam ombak. Ia mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang menarik kembali sejumlah kewenangan strategis ke pusat, mulai dari urusan pertanahan hingga tambang, yang justru melemahkan semangat desentralisasi.
“Saya minta Direktur Eksekutif Apkasi mencatat hasil diskusi hari ini sebagai bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo pada Munas Apkasi bulan Mei mendatang,” tegas Ryaas.
Senada, Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan saat ini cenderung tidak efisien. Ia mencontohkan adanya tumpang tindih kewenangan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan keberadaan perwakilan kementerian di provinsi, yang justru memperumit urusan birokrasi di daerah.
Sementara itu, Dewan Pembina Apkasi Drs. Sokhiatulo Laoli, berharap agar “nafas” otonomi daerah dikembalikan ke cita-cita awal Reformasi, seperti saat era Presiden SBY. Ia menekankan pentingnya mengembalikan beberapa sektor strategis ke daerah, termasuk kelautan dan pertambangan.
“Saya sarankan agar Apkasi menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Pemerintah Daerah untuk membahas perubahan UU Otonomi Daerah yang justru mengalami penarikan kewenangan secara bertahap oleh pusat,” ujarnya.
Talk show ini juga diikuti secara daring oleh para bupati, pejabat bagian hukum, serta bagian tata pemerintahan dari seluruh Indonesia. Apkasi berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dan pusat, serta melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan pro-rakyat.
Sebagai informasi, Apkasi akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 29–30 Mei 2025 mendatang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Munas ini akan menjadi forum strategis untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada pemerintah pusat. ***
