“Kala Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bongkar borok Pertamina: Kios BBM kecil dijegal, rakyat dipersulit. Baca kisah ironi negeri minyak yang malah memarahi penyelamatnya!
PONTIANAK, Infokalbar.com – Negeri minyak yang (Terus) membuat rakyatnya menangis. Di negeri yang konon katanya kaya minyak, rakyat justru harus berjibaku dengan antrean, kelangkaan, dan aturan yang lebih berbelit daripada kisah cinta sinetron.
Kekinian, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan baru saja melontarkan statement yang mengguncang jagat media sosial: “Mengapa memersulit kios BBM kecil yang justru membantu negara?”
Pertanyaan sederhana, tapi menusuk langsung ke jantung birokrasi yang gemuk dan lamban.
Dalam sebuah unggahan yang dibagikan lebih dari 412 ribu kali, Wagub ini seolah menjadi juru bicara rakyat kecil yang selama ini dipinggirkan oleh aturan njelimet Pertamina.
Kios BBM Kecil vs Raksasa Pertamina
“Mereka bukan mencari untung besar, mereka hanya bertahan hidup,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dengan nada getir.
Bayangkan: di pelosok Kalimantan Barat, di mana distribusi resmi Pertamina lebih langka daripada ketulusan politikus, kios-kios BBM kecil menjadi lifeline bagi masyarakat.
Mereka menjual minyak dengan jerih payah sendiri, tanpa subsidi, tanpa fasilitas mewah—hanya bermodal keberanian dan sedikit (banyak) keringat.
Tapi apa balasan negara? Aturan yang seolah dirancang untuk mematikan mereka.
“Kalau mau matikan kios kecil, kasih saja distribusi yang merata. Jangan cuma bisa ngatur, tapi nggak bisa ngasih solusi,” sindir seorang pedagang di Sajingan Kabupaten Sambas, yang lebih memilih anonim karena takut dibredel.
Suara Rakyat Atau Tamparan Pertamina?
Media sosial meledak. Unggahan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan itu menjadi trending topic, dibagikan puluhan ribu kali dengan komentar-komentar pedas:
“Pertamina sibuk urus stok minyak buat pejabat, rakyat disuruh antre atau beli di kios.”
“Ini namanya kebijakan tidak connect dengan realita.”
“Kios kecil dianggap ilegal, tapi yang ilegal besar malah dibiarkan?”
Data yang beredar menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen wilayah terpencil di Kalimantan Barat bergantung pada kios BBM non-resmi.
Artinya, tanpa mereka, masyarakat harus menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk mengisi bensin.
Ironi Negeri Subsidi Malah Memersulit Rakyatnya
Pertamina, dengan segala jargon corporate social responsibility-nya, ternyata lebih sering menjadi “social irresponsibility” di mata rakyat kecil.
Alih-alih mempermudah, mereka justru mengeluarkan aturan yang membuat kios-kios kecil kesulitan mendapatkan izin.
Padahal, logika sederhana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan:
– Jika kios kecil membantu distribusi, mengapa tidak difasilitasi?
– Jika mereka melayani daerah terpencil, mengapa dianggap masalah?
– Jika Pertamina tidak bisa menjangkau, mengapa malah menyalahkan yang bisa?
Negara Harus Memilih – Melindungi Atau Membunuh Usaha Rakyat?
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini bukan sekadar protes, tapi pengingat keras bahwa kebijakan energi di Indonesia masih timpang.
Di satu sisi, Pertamina berkoar tentang stabilitas pasokan, di sisi lain, mereka mematikan saluran distribusi alternatif yang justru menyelamatkan rakyat.
“Lindungi kios kecil, atau akui saja bahwa negara telah menyerah pada ketidakadilan,” tandas Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan. (ARP)
