PONTIANAK, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi titik prioritas dalam masa kepemimpinannya. Baginya, infrastruktur bukan sekadar proyek beton dan aspal, melainkan urat nadi pemerataan ekonomi yang menembus pedalaman dan perbatasan.
“Memastikan hasilnya benar-benar menyentuh kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur Norsan.
Ia menekankan, setiap jembatan dan jalan baru berarti akses logistik yang lebih lancar bagi masyarakat desa, membuka jalur distribusi hasil bumi, dan menurunkan biaya transportasi kebutuhan pokok.
Soal Akses Ekonomi
Praktisi hukum Lutfhi Kamali, SH.I, memuji langkah Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Menurutnya, pendekatan pemerintah provinsi Kalbar tergolong transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, jarang ditemukan dalam proyek infrastruktur daerah.
“Ini luar biasa. Patut diapresiasi. Membangun itu tidak mudah, apalagi di wilayah pedalaman Kalbar,” ujar Lutfhi. Ia menilai model pembangunan ini sebagai contoh bagaimana proyek fisik bisa selaras dengan tata kelola pemerintahan bersih dan manfaat jangka panjang.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar mengungkap progres menggembirakan. Hingga pekan keempat Agustus 2025, capaian pembangunan rata-rata melampaui target rencana.
Kepala Dinas PUPR, Iskandar Zulkarnaen, menyebut proyek jembatan di ruas Sejiram–Semitau, Kapuas Hulu, sebagai contoh paling menonjol. Hanya dalam enam minggu, progres fisik menembus 32 persen, jauh di atas target mingguan 12 persen. Deviasi positif lebih dari 20 persen ini menunjukkan kecepatan dan ketertiban administrasi yang patut dicontoh.
Tak hanya itu, peningkatan jalan Simpang Medang–Nanga Mau, Sintang, juga mencatat progres di atas target meski baru masuk minggu ketiga. Efisiensi kerja dan pengelolaan waktu disebut menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
Momentum Awal
Kabupaten Melawi ikut menorehkan capaian positif. Dua proyek peningkatan jalan, Sayan-Kota Baru dan Kota Baru–Nanga Sokan, menampilkan deviasi progres signifikan.
- Sayan–Kota Baru: Realisasi fisik tiga kali lipat dari rencana awal.
- Kota Baru–Nanga Sokan: Progres melewati target, meski baru dua minggu berjalan.
“Ini sinyal awal yang baik. Pembangunan tahun ini dimulai dengan momentum kuat. Kami akan terus mengawal progres agar tepat waktu dan sesuai standar,” tegas Iskandar.
Pengawasan Ketat
Iskandar menambahkan, Dinas PUPR Kalbar menerapkan evaluasi dan pengawasan berlapis. Setiap detail konstruksi wajib memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu nasional. Kualitas menjadi fokus utama agar jalan dan jembatan berusia panjang serta aman digunakan masyarakat.
Pemerintah provinsi optimistis, dengan sinergi seluruh pihak, proyek strategis akan tuntas tepat waktu dan membawa manfaat langsung bagi warga, dari pesisir hingga pedalaman Kalbar.
Dampak Riil Pembangunan
Keberhasilan proyek infrastruktur ini diproyeksikan mengerek perekonomian lokal. Jalur distribusi hasil pertanian, perkebunan, hingga produk UMKM menjadi lebih cepat dan murah. Akses pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil pun kian terbuka.
Bagi Kalbar, infrastruktur bukan sekadar beton, tetapi investasi sosial jangka panjang:
- Konektivitas meningkat, mempersingkat perjalanan lintas kabupaten.
- Biaya logistik turun, menekan harga kebutuhan pokok.
- Peluang investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru.
Langkah agresif Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pembangunan inklusif bukan wacana, melainkan aksi nyata.
Dengan pengawasan ketat, dukungan masyarakat, dan komitmen pemimpin daerah, jalan-jalan baru bukan hanya menghubungkan kota dan desa, tetapi juga mendekatkan kesejahteraan bagi jutaan penduduk Kalbar. *
