MALAYSIA, Infokalbar.com – Pemerintah Malaysia melakukan terobosan signifikan dalam sistem keamanan perbatasannya. Kebijakan terbaru tersebut berupa pengalihan tanggung jawab pemeriksaan perbatasan dari Bea Cukai Malaysia kepada Badan Kontrol dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (BKPP).
Restrukturisasi kelembagaan ini menandai babak baru dalam penegakan kedaulatan negara, khususnya di kawasan strategis seperti Tebedu, Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem pertahanan perbatasan yang lebih terintegrasi, responsif, dan efisien dalam menangani ancaman kontemporer.
Pengalihan wewenang ini bersifat menyeluruh. BKPP kini memegang kendali penuh atas inspeksi terhadap individu, kendaraan, dan barang bawaan di 22 titik masuk utama Malaysia.
Dengan konsentrasi penuh pada aspek keamanan dan proteksi, BKPP diharapkan dapat memperkuat pilar pertahanan terdepan negara.
“Langkah ini bertujuan memperkuat penegakan hukum di perbatasan dan melindungi kedaulatan nasional dari berbagai bentuk ancaman,” jelas seorang petugas Bea Cukai Malaysia itu.
Perubahan struktural ini memungkinkan Bea Cukai Malaysia untuk kembali fokus pada mandat intinya, yaitu penilaian, klasifikasi, dan pemungutan pajak serta cukai di seluruh pos pemeriksaan darat, laut, dan udara.
Pembagian peran yang spesifik ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan sekaligus efisiensi operasional di semua pintu masuk negara.
Asa Sinergi Global
Komitmen Malaysia tidak hanya berhenti pada penataan internal. Dalam upaya menciptakan keamanan regional yang berkelanjutan, Bea Cukai Malaysia secara aktif menjalin dan memperkuat kolaborasi dengan instansi mitra dari berbagai negara.
Kerja sama internasional ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, pertukaran informasi intelijen, dan penanganan kejahatan transnasional yang terorganisir di wilayah perbatasan.
Di Tebedu, Sarawak, yang menjadi salah satu titik panas penyelundupan, penguatan kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk operasi patungan dan pertemuan rutin.
Tujuannya jelas memerangi secara efektif jaringan penyelundupan narkotika dan peredaran barang ilegal lainnya yang kerap memanfaatkan celah perbatasan.
Kebijakan penguatan perbatasan juga mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap komoditas tertentu.
Dua fokus utama yang mendapat perhatian khusus adalah barang bersubsidi dan barang ekspor.
Untuk mencegah penyalahgunaan barang bersubsidi yang merugikan keuangan negara, pemerintah telah menempatkan petugas penegak hukum dari kementerian terkait secara langsung di pintu masuk perbatasan.
Kehadiran mereka memastikan kebijakan subsidi pemerintah, seperti untuk bahan pangan dan minyak goreng, diterapkan secara tepat sasaran dan tidak bocor ke luar negeri.
Sementara itu, di sektor ekspor, aturan diperketat untuk mencegah maraknya praktik transshipment ilegal.
Praktik ini merupakan pengalihan rute barang melalui Malaysia untuk menghindari pembayaran bea yang lebih tinggi atau sanksi ekonomi dari negara tujuan.
Dengan regulasi yang lebih ketat, Malaysia ingin memastikan integritas perdagangan internasionalnya dan menghindari sanksi dari mitra dagang.
Secara keseluruhan, rangkaian tindakan ini menunjukkan komitmen serius dan visioner pemerintah Malaysia, khususnya negara bagian Sarawak, untuk menciptakan perbatasan yang aman, tertib, dan patuh terhadap hukum perdagangan global.
Restrukturisasi kelembagaan dan kolaborasi yang diperkuat menjadi kunci utama strategi ini.
Sebagai penutup, ditegaskan pentingnya sinergi dengan negara tetangga, “Saling kerja sama antara dua negara, Indonesia dan Malaysia, di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, terus ditingkatkan,” demikian informasi berhasil dihimpun Infokalbar.com pada Jumat, 7 November 2025.
Kolaborasi yang erat antara Indonesia dan Malaysia ini diharapkan tidak hanya menciptakan stabilitas kawasan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan. (Wawan Daly Suwandi)
