PONTIANAK, Infokalbar.com – Sabtu, 18 Juli 2026, menjadi saksi bisu atas lantangnya suara dari Bumi Khatulistiwa. Realitas pahit kian mencekik lantaran absennya ruang usaha dan lapangan kerja di Kalimantan Barat.
Di tengah kondisi genting, aktivitas menambang emas bukan sekadar pilihan, melainkan sabuk pengaman terakhir rakyat untuk menyambung napas kehidupan.
Pernyataan lugas ini mengemuka dari Ketua Forum Wartawan (FW) dan LSM Kalbar Indonesia, Sujanto SH. Ia merinci duduk perkara krisis multidimensi yang membelit masyarakat akar rumput.
Baginya, desakan ekonomi ini telah melampaui batas wacana dan menjelma menjadi kenyataan pahit sehari-hari.
“Ini bukan sekadar persoalan teori ekonomi atau alasan klise masyarakat. Hal ini merupakan realitas nyata yang kini menusuk langsung ke perut rakyat,” tegas Sujanto mengawali bincang, Sabtu sore. Nada bicaranya merefleksikan urgensi yang tak lagi bisa ditawar.
Sulit Cari Kerja
Sujanto SH membeberkan akar masalah yang memicu gejolak di masyarakat. Poin krusialnya terletak pada nihilnya ketersediaan lapangan pekerjaan formal.
Situasi ini tidak lahir dalam semalam, melainkan buah dari stagnasi penyerapan tenaga kerja lokal oleh dua pilar utama penggerak ekonomi: swasta dan pemerintah.
“Tidak adanya kesempatan pekerjaan serta lowongan untuk bekerja yang disiapkan oleh pihak swasta maupun pemerintah, khususnya di Kalimantan Barat, inilah biang keladinya,” papar Sujanto mengkritisi.
Ketimpangan ini menciptakan paradoks di negeri kaya sumber daya alam. Di satu sisi, bentang alam Kalbar menyimpan potensi mineral dan emas melimpah.
Namun di sisi lain, warga lokal hanya menjadi penonton di tanah leluhur sendiri. Akibatnya, sektor informal seperti Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjelma menjadi magnet ekonomi yang sulit dibendung.
Desakan agar pemerintah memberikan legitimasi bagi rakyat untuk menambang emas di negerinya sendiri pun kian menguat.
Warga merasa memiliki hak moral dan historis untuk mengelola kekayaan alam tersebut. Mereka menuntut adanya kebijakan afirmatif yang memanusiakan, bukan sekadar pendekatan represif.
Dari sudut pandang humanis, Sujanto menilai bahwa formalisasi tambang rakyat merupakan solusi jalan tengah.
Dengan adanya payung hukum, aktivitas ini bisa ditertibkan, dipantau dampak ekologisnya, serta memberikan pemasukan bagi kas daerah.
Lebih dari itu, penertiban ini akan memutus mata rantai kemiskinan struktural yang kian melilit.
“Biarkan rakyat bekerja, biarkan mereka mengelola kekayaan di negerinya sendiri. Jangan hanya perut rakyat yang lapar, tetapi kepastian hukum juga ikut-ikutan lapar,” sindirnya tajam.
Data empiris di lapangan menunjukkan, satu titik tambang rakyat skala kecil mampu menghidupi puluhan kepala keluarga.
Efek domino ekonominya sangat terasa, mulai dari warung makan, bengkel motor, hingga sektor jasa lainnya ikut bergerak. Roda perputaran uang di pelosok desa bertambah cepat berkat sektor ini.
Jika keterserapan tenaga kerja formal terus mandek, Sujanto memprediksi krisis ini akan berimplikasi luas.
Potensi gejolak sosial tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat yang putus asa akibat himpitan ekonomi sangat rentan terseret pada tindakan kriminalitas atau konflik horizontal.
Pemerintah daerah didesak untuk segera duduk semeja dengan pihak kementerian terkait guna merancang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Regulasi ini harus diakselerasi agar masyarakat tidak terus bergerilya dalam ketidakpastian. Selain itu, investasi padat karya di sektor perkebunan dan industri pengolahan juga wajib dipacu.
“Kami tidak ingin anarki ekonomi terjadi. Kami ingin rakyat bekerja dengan bermartabat. Jangan tutup mata, buka hati untuk mendengar jeritan mereka yang selama ini terpinggirkan di negeri sendiri,” tutup Sujanto SH penuh harap sekaligus prihatin.
Waktu terus berdetak. Saban hari, rakyat di pelosok Kalbar bergulat mempertahankan hidup.
Bagi mereka, sebongkah batu yang mengandung butiran emas bukanlah fosil bisu, melainkan harapan agar dapur tetap mengepul dan anak-anak bisa menyambut masa depan yang lebih cerah.
Kini, bola panas kebijakan berada di tangan para pemangku kepentingan. Akankah jerit histeris rakyat kecil ini berbuah solusi.
Atau hanya menjadi gema yang lenyap ditelan gemerlapnya janji pembangunan? Realitas nyata inilah yang menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi negeri ini.
