PONTIANAK, Infokalbar.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota tidak hanya terpaku pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berani menggali potensi penerimaan melalui inovasi, strategi, serta optimalisasi penagihan pajak.
Hal itu disampaikan Harisson saat memberikan materi bertajuk “Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah” kepada jajaran Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Senin (20/7/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, Harisson menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari tercapainya target yang rendah, tetapi dari keberanian menetapkan target yang lebih tinggi dan mampu merealisasikannya.
“Kalau target kita terlalu rendah lalu realisasinya sedikit di atas target, memang terlihat bagus di atas kertas. Tetapi yang kita inginkan adalah target yang lebih tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Dengan begitu, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Harisson, peningkatan PAD menjadi kebutuhan penting karena kemampuan fiskal daerah sangat menentukan besarnya pembangunan dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
“APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar,” katanya.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tingginya belanja pegawai yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga memperkuat sumber pendapatan sendiri melalui optimalisasi PAD.
Harisson juga mengajak seluruh aparatur mengubah pola pikir birokrasi agar lebih inovatif dan produktif dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang sah.
“Saya selalu mendorong agar birokrasi memiliki semangat reinventing government. Pemerintah harus bekerja semakin efektif, pengeluarannya efisien, tetapi manfaat yang diterima masyarakat semakin besar,” katanya.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan berarti membebani masyarakat dengan pungutan baru, melainkan memaksimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap.
“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, tetapi memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang memang menjadi hak daerah memenuhi kewajibannya,” tegasnya.
Dalam paparannya, Harisson menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki peluang untuk terus ditingkatkan.
Ia juga menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kalau subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, penggunaan BBM non-subsidi akan meningkat. Dampaknya tentu penerimaan pajak daerah juga ikut meningkat,” jelasnya.
Di akhir pemaparannya, Harisson meminta seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota menjadi motor penggerak peningkatan PAD di daerah masing-masing.
