PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai menjadi bagian penting agar program nasional dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI serta Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan sekaligus mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan.
Presiden menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari pemerintahan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang sebagian di antaranya telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi berbagai target pembangunan dan janji kepada masyarakat.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, arah kebijakan nasional tersebut menjadi salah satu acuan dalam menjalankan pembangunan di daerah.
Ria Norsan mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan dan karakteristik Kalimantan Barat.
Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Ia menilai Kalimantan Barat memiliki berbagai potensi yang perlu terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, terutama dalam memastikan program pembangunan nasional yang masuk ke Kalbar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan ekonomi, Norsan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat.
Menurutnya, kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah.
“Mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas keamanan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk mewujudkan Kalimantan Barat dan Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.
Norsan menegaskan Pemprov Kalbar akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan sinkronisasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap program nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
