Mengenal Sosok Paolus Hadi, Dorong Kanwil HAM Kalbar Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat

Mengapa Kanwil Kementerian HAM Kalbar mendesak dibentuk? Simak alasan strategis menurut Paolus Hadi dan dampaknya bagi perlindungan masyarakat adat di kawasan hutan Pulau Kalimantan bagian barat ini.
Mengapa Kanwil Kementerian HAM Kalbar mendesak dibentuk? Simak alasan strategis menurut Paolus Hadi dan dampaknya bagi perlindungan masyarakat adat di kawasan hutan Pulau Kalimantan bagian barat ini.

JAKARTA, Infokalbar.com – Upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Kalimantan Barat kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II, Paolus Hadi, S.IP, M.Si , meminta pemerintah segera merealisasikan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) di Kalimantan Barat.

Usulan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM RI serta Rapat Dengar Pendapat bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan baru-baru ini.

Saat ini, urusan kelembagaan HAM di Kalimantan Barat masih berada di bawah koordinasi Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut dinilai kurang ideal mengingat luas wilayah Kalbar, posisi strategis sebagai daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, serta tingginya kebutuhan pelayanan bagi masyarakat adat.

Menurut Paolus Hadi, kehadiran kantor wilayah mandiri akan memperpendek jalur koordinasi sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan hak asasi manusia di daerah.

“Kalbar belum memiliki Kanwil HAM sendiri. Saat ini masih menginduk ke Kalimantan Tengah. Harapannya, Kalbar segera mendapatkan kantor wilayah tersendiri,” ucap Paolus Hadi.

Akses Dasar Terhambat

Paolus Hadi menyoroti beragam persoalan hak dasar masyarakat adat, terutama komunitas adat penghuni kawasan hutan. Banyak warga menghadapi hambatan saat mengakses layanan dasar meski telah terdaftar dalam program pemerintah.

Salah satu contoh paling nyata terlihat pada program elektrifikasi. Sejumlah warga telah ditetapkan sebagai penerima layanan pemasangan listrik dari PLN. Namun realisasi program belum dapat berjalan lantaran lokasi permukiman berada di kawasan hutan.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan persoalan mendasar terkait pemenuhan hak masyarakat. Di tengah berbagai program pembangunan, sebagian warga masih kesulitan memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok akibat status wilayah tempat tinggal mereka.

Paolus Hadi melihat persoalan semacam itu membutuhkan perhatian lebih serius karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Kehadiran institusi HAM di daerah diharapkan mampu menjembatani berbagai kendala administratif maupun kebijakan lintas sektor.

Sengketa Lahan Mengintai

Selain akses kebutuhan dasar, Paolus Hadi mengingatkan potensi sengketa agraria pada masa mendatang. Peluang masyarakat adat memperoleh hak atas objek reforma agraria membuka ruang penyelesaian sejumlah persoalan kepemilikan lahan, baik di kawasan hutan maupun lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik apabila tidak disiapkan langkah pencegahan sejak awal. Kepastian hukum atas tanah adat menjadi faktor penting demi menjaga stabilitas sosial sekaligus melindungi hak masyarakat.

Banyak komunitas adat di Kalimantan Barat masih hidup dan beraktivitas di kawasan hutan. Karena itu, penyelesaian status lahan memerlukan perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Paolus menilai pemerintah perlu membangun mekanisme perlindungan lebih kuat sekaligus menghadirkan ruang dialog bagi seluruh pihak terkait.

Perkuat Peran Lembaga

Dalam forum rapat, Paolus Hadi meminta LPSK dan Komnas HAM meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan laporan sengketa maupun dugaan pelanggaran HAM melibatkan masyarakat adat.

LPSK diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi warga terdampak persoalan hukum maupun konflik sosial.

Sementara itu, Komnas HAM diminta memberi perhatian lebih besar terhadap kasus masyarakat adat, termasuk persoalan lapangan belum banyak masuk dalam laporan resmi.

Paolus Hadi pun menyinggung keberadaan lembaga penanganan masyarakat adat tingkat nasional.

Kinerja lembaga tersebut dinilai belum optimal sebab masih menunggu regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah.

Solusi Bagi Rakyat Pulau Kalimantan bagian Barat

Posisi Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan, luas kawasan hutan, serta besarnya populasi masyarakat adat menjadi alasan kuat pentingnya pembentukan Kanwil HAM mandiri.

Lebih dari sekadar penambahan struktur birokrasi, kehadiran kantor wilayah tersebut diharapkan menjadi solusi nyata guna memperluas akses perlindungan, pendampingan, serta penyelesaian persoalan HAM secara lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.

Bagi Paolus Hadi, pembentukan Kanwil HAM Kalbar bukan sekadar kebutuhan administratif. Langkah itu menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hak secara setara, termasuk masyarakat adat di wilayah terpencil.

(Wawan Daly Suwandi S.Psi)