PONTIANAK, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Ria Norsan, program percepatan akses keuangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Ia menegaskan, TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian administrasi, tetapi harus mampu membuka akses permodalan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” kata Ria Norsan.
Ria Norsan meminta pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya memperkuat kolaborasi guna memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM. Selain akses permodalan, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan, budaya menabung, perluasan kepesertaan jaminan sosial, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Ria Norsan juga mengapresiasi capaian TPAKD Kalimantan Barat yang dinilai menunjukkan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengungkapkan capaian TPAKD Provinsi Kalimantan Barat hingga semester pertama 2026 telah mencapai 117,61 persen. Adapun rata-rata capaian TPAKD kabupaten dan kota di Kalbar mencapai 135,78 persen.
Menurut Rochma, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat saat ini telah mencatatkan capaian di atas 100 persen. Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan serta risiko yang menyertainya.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat teredukasi dengan baik mengenai produk-produk keuangan yang mereka gunakan, termasuk memahami risikonya,” ujarnya.
Karena itu, OJK bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat edukasi keuangan kepada masyarakat sekaligus mendorong berbagai program strategis seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui sinergi yang lebih kuat, pemerintah berharap akses keuangan di Kalimantan Barat semakin merata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
