KETAPANG, Infokalbar.com – Sebuah pertunjukan sulap kelas wahid kembali digelar di panggung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar.
Bukan sembarang atraksi, melainkan aksi menyulap pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp137.367.955.914 menjadi proyek arisan tertutup.
Jika dana sebesar ini disusun dalam lembaran rupiah, mungkin bisa untuk mengaspal jalan menuju bulan.
Namun di Ketapang, ia hanya cukup untuk membuat sekelompok kecil manusia mendadak kaya raya.
Rakyat bumi Kota Ale-ale itu kini tengah menyaksikan babak baru dari sandiwara bertajuk Pembangunan untuk Rakyat.
Lakonnya sudah basi anggaran fantastis digelontorkan, ratusan paket konstruksi disiapkan, namun aroma persaingan sehat lenyap ditelan kabut kolusi.
Ratusan kontraktor lokal hanya bisa gigit jari, menyaksikan kue proyek itu dibagi-bagikan di meja makan yang penuh kode etik.
Sinema Bisik Tender
Dalam dunia persilatan bisnis konstruksi Ketapang, nama Aseng bukanlah sekadar nama.
Ia seperti dewa mitologi yang mengatur ritme proyek. Tanpa perlu muncul di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pengaruhnya konon lebih nyata daripada daftar pemenang tender.
Puluhan paket pekerjaan diduga kuat dikendalikan melalui simfoni perusahaan-perusahaan berbeda.
Sebuah orkestra rapi, di mana satu orang menjadi dirigen, sementara perusahaan lain hanyalah pemain biola pinjaman.
Ambil contoh Paket Peningkatan Jalan Sungai Maram di Desa Sungai Bakau. Nilainya tak seberapa dalam pusaran 137 miliar, hanya sekitar Rp400 juta.
Namun, proyek mungil ini adalah potret buram dari skema besar. CV Azzahara Rezeki muncul sebagai pemenang dengan negosiasi Rp389 juta.
Sebuah angka manis di atas kertas. Namun, di kedai-kedai kopi, para pelaku usaha berbisik sinis, “Itu mah bukan tender, tapi bagi-bagi kue ulang tahun.”
Strategi klasik yang selalu awet adalah “pinjam bendera”. Perusahaan A, B, C, hingga Z diduga hanya wayang dalam satu dalang. Mereka diajak untuk meramaikan pasar, menciptakan ilusi kompetisi.
Padahal, pemenangnya sudah jelas sejak draf anggaran disusun. Praktik ini adalah bentuk sofistikasi dari korupsi struktural.
Ia tak melukai secara fisik, namun membunuh perlahan etika bisnis dan mimpi para kontraktor lokal yang ingin naik kelas.
Kepala DPUTR, H. Dennery ST MT, adalah nahkoda di kapal yang katanya menerapkan transparansi.
Publik tentu berharap beliau dapat menunjukkan manifestasi “profesionalitas” itu.
Bukan hanya retorika, melainkan membuka borok distribusi proyek. Sebab, selama ini janji transparansi hanya terasa sejuk di berita, namun gersang di lapangan.
Lumbung Tanpa Jaga
Uang Rp137 miliar adalah angka keramat. Ia berasal dari keringat rakyat, dari pajak rokok buruh tani, dari retribusi pedagang pasar. Kini, nasibnya menggantung di menara gading para penguasa proyek.
Ironisnya, proyek-proyek ini justru dipamerkan seolah sebagai bukti kerja nyata, meski publik tahu, yang bekerja nyata hanyalah mesin fotokopi untuk dokumen pinjam-meminjam perusahaan.
Masyarakat kini mendesak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak sekadar tidur.
Panggung megah ini butuh lampu sorot. Bukan untuk menyilaukan, melainkan membongkar siapa aktor di balik tirai.
Jika semua sesuai aturan, buka saja semua data. Biar publik yang menjadi hakim. Sebab, diamnya pejabat adalah bensin bagi api kecurigaan.
Hari ini, Senin (29/6/2026), angin dari Kalimantan Barat berembus membawa gelak tawa getir. Di tengah gemerlap proyek infrastruktur, ada harapan yang retak.
Bahwa uang rakyat kembali hanya menjadi angka dalam laporan, bukan jalan mulus yang bisa dinikmati. Media pun telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk hak jawab.
Menunggu, apakah klarifikasi itu akan datang, atau hanya menjadi hantu lain dalam kisah bancakan proyek ini.
Sebab di negeri ini, para pelaku seringkali lebih lihai bersembunyi daripada aspal yang mereka hampar.
