SANGGAU, Infokalbar.com – Kondisi kesehatan mental masyarakat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mendadak masuk fase kritis. Gejala klinis bermula saat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau terdeteksi mengidap penyakit kronis anemia transparansi data Tenaga Kerja Asing (TKA).
Penyakit tersebut memicu komplikasi hebat berupa delusi massal tengah warga lokal di sana.
Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden China Xi Jinping, perlu segera mengirim tim dokter spesialis birokrasi.
Mengapa? Perbedaan angka antara dokumen resmi di atas meja ber-AC dengan penampakan fisik TKA lapangan sudah mencapai level tumor stadium akhir.
Angka lapangan melonjak, angka dokumen menyusut, layaknya pasien malanutrisi data.
Masyarakat penonton drama ini mulai menunjukkan gejala kecemasan akut (anxiety disorder).
Publik dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa sistem pengawasan regulasi menderita lumpuh layu.
Dampak Stres Data
Regulasi ketat sebenarnya sudah diracik sebagai obat penenang. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018, plus Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 merupakan resep paten.
Aturan main mewajibkan TKA sehat administrasi, memiliki keahlian, bersertifikat kompetensi, serta terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Namun, aparatur penegak hukum tampaknya mengidap rabun dekat akut. Kewajiban korporasi melaporkan identitas riil, detail jabatan, lokasi kerja, jangka waktu, hingga nama pendamping lokal justru dianggap angin lalu.
Alih teknologi yang digadang-gadang menjadi vitamin penambah darah tenaga kerja domestik, berubah wujud menjadi racun pemicu tingginya angka pengangguran lokal.
Pengamat ketenagakerjaan mendiagnosis bahwa validitas data merupakan detak jantung pengawasan.
Saat detak jantung tersebut berhenti akibat manipulasi informasi, seluruh ekosistem investasi dipastikan terinfeksi stroke fungsional.
Harus Ada Terapi Total Imigrasi
Gejala disfungsi pengawasan ini butuh tindakan operasi bedah darurat. Verifikasi bersama instansi daerah, dinas ketenagakerjaan, hingga aparat penegak hukum menjadi satu-satunya antibiotik tersisa.
Imigrasi Sanggau dilarang keras terus-menerus melakukan isolasi mandiri dari kejujuran publik.
Keterbukaan status hukum, kepesertaan jaminan sosial, serta realisasi transfer ilmu pekerja asing mutlak dibutuhkan sebagai suplemen pemulihan.
Tanpa akuntabilitas nyata, iklim investasi Kalimantan Barat terancam mati klinis akibat hilangnya kepastian hukum pelindung warga sendiri.
Jangan sampai rakyat mati berdiri akibat serangan jantung melihat data siluman.
