JAKARTA, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membawa suara daerah penghasil sawit saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Di hadapan para kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor perkebunan, Norsan menegaskan sudah saatnya daerah penghasil sawit mendapatkan porsi yang lebih adil dari besarnya keuntungan industri kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Menurutnya, jutaan ton sawit diproduksi dari daerah, namun manfaat yang kembali ke daerah masih belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
“Daerah penghasil sawit harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sawit memberikan devisa yang sangat besar bagi negara, maka sudah sewajarnya manfaatnya juga kembali dirasakan masyarakat di daerah,” kata Norsan.
Dalam forum tersebut, Norsan juga menyampaikan usulan agar pemerintah memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp100 untuk setiap kilogram Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi.
Meski nominalnya terlihat kecil, menurutnya jika dihitung dari total produksi sawit Kalimantan Barat yang mencapai jutaan ton setiap tahun, dana tersebut akan menjadi sumber pembiayaan yang sangat berarti bagi pembangunan daerah.
“Kalau setiap kilogram TBS ada alokasi Rp100 untuk daerah penghasil, dampaknya akan sangat besar. Dana itu bisa dipakai membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik hingga mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain memperjuangkan DBH, Norsan juga mengingatkan agar seluruh regulasi di sektor perkebunan benar-benar dijalankan secara konsisten sehingga kekayaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum AKPSI Mudyat Noor mengatakan tema “Sawit Untuk Rakyat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi komitmen agar seluruh rantai industri sawit benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, terutama petani.
AKPSI juga mendorong pemerintah mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil sawit secara lebih transparan dan tepat sasaran agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah serta meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat tata kelola industri sawit melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada petani.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri mampu menjaga sektor sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 turut dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan hilirisasi, tantangan pasar global, hingga peningkatan produktivitas sawit rakyat agar semakin kompetitif di pasar internasional.
