Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Perluas Inklusi Keuangan untuk Perkuat Ekonomi Kalbar

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Perluas Inklusi Keuangan untuk Perkuat Ekonomi Kalbar.

Pontianak, Infokalbar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perluasan akses keuangan bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memaparkan berbagai program dan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).


Dalam kegiatan itu, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Ria Norsan mengatakan, TPAKD menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas literasi serta inklusi keuangan.


“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.


Menurut Norsan, TPAKD Kalimantan Barat telah dibentuk sejak 2018 dan kini telah hadir di seluruh 14 kabupaten/kota. Pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi, pendampingan, dan dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.


Ia menyebut berbagai indikator ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, serta inflasi terkendali di angka 1,85 persen.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat tantangan berupa luasnya wilayah Kalimantan Barat, terbatasnya jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.


Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, dan kesehatan. Potensi tersebut didukung lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.


“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” katanya.


Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.


Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalbar menetapkan delapan fokus program pada 2025. Program tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.


Lebih lanjut ia menegaskan keberhasilan TPAKD tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai mitra pembangunan.


“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.