PONTIANAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menyatakan siap memperkuat dukungan agar program tersebut berjalan tepat sasaran sekaligus memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan kepala daerah se-Indonesia secara daring dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (13/8/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi turut memastikan berbagai kebutuhan pendukung program dapat berjalan di daerah.
Salah satunya melalui kemudahan perizinan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan kesehatan dan keamanan pangan, serta koordinasi dengan satuan pendidikan untuk memastikan penerima manfaat program terdata dengan baik.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, dampak MBG berpotensi melampaui persoalan pemenuhan gizi. Program yang didukung anggaran pemerintah pusat tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengejar sejumlah indikator pembangunan.
Penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dampak yang diharapkan.
Di sisi ekonomi, keberadaan dapur penyedia MBG juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha pangan lokal.
Rantai pasok tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pintu agar belanja program pemerintah turut berputar di daerah.
Selain itu, penyerapan produk pangan lokal melalui program MBG berpotensi membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan komoditas pangan. Dalam jangka tertentu, kondisi tersebut juga dapat mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Namun, besarnya program tersebut juga membutuhkan pengawasan yang ketat.
Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Penguatan tata kelola diperlukan untuk mencegah terjadinya persoalan seperti keracunan makanan dan memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan.
BGN juga meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu harian serta lokasi SPPG atau dapur penyedia MBG.
Sementara itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah turut diperkuat melalui pemanfaatan data kependudukan. Data tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penerima manfaat program lebih tepat sasaran.
Bagi Kalimantan Barat, pelaksanaan MBG menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BGN, sekolah, hingga masyarakat.
Gubernur Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Program tersebut juga harus mampu memastikan kualitas makanan, ketepatan penerima manfaat serta memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Dengan jumlah kebutuhan pangan yang besar, pelaksanaan MBG di Kalbar juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
