JAKARTA, infokalbar.com – Perang narasi antara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Menko Polhukam RI, Mahfud MD terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berujung pada hilangnya nama Soeharto dalam Keppres RI Nomor 2 Tahun 2022, semakin panas saja.
Guna mencapai konklusi kebenaran sejarah yang ada, Fadli pun menantang para sejarawan yang berada dibalik lahirnya Keppres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tersebut untuk berdebat.
Tantangan ini disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon–dengan me-mention akun Twitter Mahfud MD, @mohmahfudmd.
“P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” kata Fadli, seperti dilihat di Twitternya, Sabtu (05/03/2022). Kutipan kalimat ini sesuai dengan tulisan aslinya.
Fadli menganggap bahwa dirinya punya kapasitas untuk mendebat para sejarawan tersebut. Selain ia juga merupakan Doktor di bidang ilmu sejarah Universitas Indonesia, Fadli juga seorang peneliti sejarah Pemerintah Darurat RI (PDRI).
“Kebetulan Doktor sy bid sejarah dr @univ_indonesia . Sy jg meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara2 konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta utk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru stlh dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” katanya.
Sebelumnya, dalam cuitan lainnya, Fadli juga mengatakan kalau dirinya sudah membaca isi dari Keppres RI Nomor 2 Tahun 2022. Dan kesimpulannya, terdapat banyak kesalahan fatal terhadap data sejarah dalam Keppres tersebut.
“Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd,” bebernya.
Tweet tantangan debat dari Fadli ini pun kemudian direspon oleh Mahfud, dengan mengatakan, “Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat”. (FikA)
