SINGKAWANG, infokalbar.com – Niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin kerap kali terkendala oleh kondisi manajemen yang buruk dan bahkan terkesan tidak profesional.
Pengambilan data yang dilakukan secara serampangan oleh pemerintah–diduga menjadikan andil besar, bahwa banyak bantuan yang diberikan selama ini tidak tepat guna dan tepat sasaran.
Seperti halnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan–dimana masih terdapat sejumlah masyarakat miskin yang justru tidak menerima manfaatnya.
Salah satu korbannya adalah Fatimah, seorang ibu berusia 65 tahun, warga Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Kesehariannya, Fatimah berprofesi hanya sebagai penjual kue keliling, mengambil jasa upah dari pemilik kue jajanan yang dibawanya.
Kepada wartawan, Kamis 10 Maret 20222, Fatimah menyatakan, kendati kondisi ekonominya cukup memprihatinkan, namun ia bukan lah satu dari penerima manfaat bantuan pemerintah.
“Kenapa bantuan itu seperti tidak tepat sasaran, orang seperti saya malah tidak dapat, orang yang kehidupannya lebih baik malah dapat, gimana ya? Kalau bisa pendataan itu yang benar dan coba cek ulang lagi, sudah tepat dan benar kah datanya,” kata Fatimah atau yang akrab dipanggil Bi’ Fatimah ini dengan raut wajah sedih.
“Saya harapkan ke Pemkot Singkawang, ‘bantuan ie diberikan kepade urang‘ (bantuan itu diberikan kepada orang) yang berhak dapatkannye,” ucap Fatimah dalam logat khas Melayu Sambas.
Menyikapi hal ini, Indra dari Divisi Investigasi Tindak Pidana Korupsi LP-KPK Provinsi Kalimantan Barat angkat bicara. Ia menilai sudah seharusnya, pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu didasari oleh kelengkapan data yang akurat.
“Jangan pakai data lama! Harus selalu update datanya!” tegas Indra.
Parahnya lagi, sambung Indra, terdapat beberapa kasus, di Kota Singkawang, dimana orang yang mapan malah mendapat bantuan pemerintah.
“Kan kasihan masyarakat yang seharusnya dapat malah tidak dapat, dan masyarakat yang diduga sudah mapan malah dapat. Seharusnya pemerintah wajib jeli dalam hal ini,” jelas Indra.
Lebih lanjut, Indra juga berharap agar pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Singkawang, dalam menyalurkan bantuan, selalu mempedomani kepada data yang benar, data yang riil dengan kenyataan lapangan.
“Saya minta kepada instansi terkait, turun ke lapangan, cek lagi data-datanya, biar jelas. Karena hanya dengan satu kesalahan saja, dapat berakibat fatal, lantaran ini bisa menyangkut hajat hidup satu keluarganya,” katanya
Indra juga berpesan kepada Bibi Fatimah agar tetap sabar dan tetap semangat, sembari pihaknya akan mencari cara agar bagaimana Fatimah bisa masuk dalam database penduduk miskin yang berhak menerima bantuan.
“Semoga Bibi Fatimah bisa tersentuh bantuan-bantuan pemerintah kedepannya, khusus untuk tahun 2022,” tutupnya. (Wan Daly)
Sumber: Medialibasnew.com
