Ketapang, infokalbar.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Muhammad Tito Andrianto didamping oleh Ny. Arisanti Tito, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto menghadiri dan menyaksikan Serah Terima Jabatan serta Purna Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang Sugiharto kepada Pelaksana Tugas, Raja M. Ismael Novadiansyah yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa dalam menempati jabatan apapun, yang harus dipahami adalah suatu kesempatan untuk melakukan Quantum of Performance atau Lompatan Kinerja dengan inovasi guna pengabdian yang lebih baik bagi bangsa dan negara khususnya melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang ini.
“Saya atas nama keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengucapkan selamat memasuki masa purna tugas kepada Bapak Sugiharto, semoga masa pensiun ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagiaan dan suka cita. Karena masa pension bukanlah akhir dari proses aktivitas dan kreativitas, justru otak harus terus dirangsang untuk terus berpikir dan berwawasan,” ucap Tito.
Tito juga berpesan kepada Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang baru agar dapat melanjutkan program yang sudah ada untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta segera melakukan konsolidasi dengan jajaran dan jalin sinergitas dengan aparat penegak hukum untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sehingga berimplikasi kepada kualitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
Diakhir sambutannya, Tito kembali mengingatkan akan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju, yakni lakukan Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Berantas Narkoba, dan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum. Ia berharap pejabat yang telah ditunjuk untuk selalu bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dan lingkungan kerjanya baik dari aspek fasilitatif maupun aspek teknis pemasyarakatan untuk dapat meraih Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
