Berita  

Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan di Entikong: Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan PLBN Jadi Fokus Utama

Entikong – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat, Arief Munandar, turut serta dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan yang digelar pada Jumat (04/10).

Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson.

Rapat mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan di PLBN” dan menjadi bagian krusial dari tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam sambutannya, Harisson berharap agar pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan pelayanan di PLBN yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Penguatan sistem pengawasan juga menjadi fokus utama bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran arus barang serta orang di perbatasan. Harisson menambahkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam menciptakan sinergi antarinstansi terkait.

“Kami berharap rapat ini dapat menjadi momentum untuk membangun kesamaan pandangan di antara semua pihak dalam mengembangkan wilayah perbatasan, serta mendorong percepatan pembangunan yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi,” ungkap Harisson.

Sementara itu, Arief Munandar menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di PLBN Entikong. Ia juga menyoroti perlunya fokus pada aspek kemakmuran dan lingkungan serta mendorong aktivitas ekonomi di perbatasan Kalbar yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan sesuai instruksi presiden.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi penting termasuk PJ Bupati Sanggau, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Barat, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, serta pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD di Kalimantan Barat. (*)