Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih prestasi gemilang dalam acara “Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Di bawah kepemimpinan Supratman Andi Agtas, Kemenkumham berhasil unggul dalam beberapa kategori, termasuk Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Selain itu, Kemenkumham juga mencatatkan prestasi pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi, serta kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, menyatakan bahwa Kemenkumham terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa. “Kami menggunakan sistem yang mendukung produk dalam negeri dan memprioritaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia,” ujar Nico setelah acara penghargaan di Hotel Pullman Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3, yang menunjukkan bahwa kementerian ini berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan melalui koordinasi internal dan eksternal. “Kemenkumham berada pada level proaktif, yang merupakan pilar penting dalam transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Capaian ini, menurut Nico, adalah hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mematuhi aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku. “Kerja keras tim kami dalam mengikuti standar yang ditetapkan adalah kunci dari keberhasilan ini,” ujarnya.
Nico juga menegaskan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022, dan kementerian akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di tahun-tahun mendatang. “Kami berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam ajang tahunan ini,” tutupnya.
Acara “Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024” merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal Nico Afinta, Kepala Biro BMN Aman Riadi, dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Anggara Rawijayadi. (*)
