ENTIKONG – Upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan terus digencarkan. Kementerian PANRB bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Forum Konsultasi Publik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Kamis (9/10/2025).
Forum ini jadi ajang penting buat menampung masukan dari berbagai instansi dan masyarakat soal pelayanan publik di daerah perbatasan Indonesia–Malaysia. Bukan cuma bahas kendala, tapi juga nyari solusi bareng biar pelayanan di wilayah 3T makin cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan warga.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong ikut aktif dalam forum ini. Kepala Kantor, Henry Dermawan Simatupang, hadir langsung dan memaparkan kondisi pelayanan keimigrasian di wilayah Entikong salah satu pintu utama keluar-masuk warga Indonesia dan Malaysia.
Henry bilang, meski kondisi geografis menantang, volume layanan di Entikong termasuk tinggi. “Setiap hari kami melayani pekerja migran, pelintas batas, dan masyarakat lokal. Tantangannya banyak, tapi kami terus berinovasi agar layanan tetap cepat dan transparan,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya.
Dalam forum itu, Imigrasi Entikong juga mengangkat berbagai isu klasik di daerah 3T, mulai dari keterbatasan infrastruktur sampai kesadaran hukum masyarakat soal dokumen perjalanan. Tapi, Henry menegaskan, semua tantangan itu justru jadi motivasi buat terus berbenah.
KemenPANRB menilai kolaborasi antarinstansi kayak gini penting buat memastikan pelayanan publik di perbatasan gak jalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan setiap warga, bahkan yang tinggal di ujung negeri, bisa dapet pelayanan yang layak dan manusiawi.
