JAKARTA, Infokalbar.com – Suasana panas menyelimuti Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore.
Sebuah aksi protes digelar massa Komite Independen Mahasiswa menuntut tegas tersangkanya dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Massa mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, segera mencopot dan mengganti antar waktu (PAW) Lazarus, anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PDIP.
Tuntutan berdasar pasal 122A UU MD3, karena Lazarus diduga terlibat kasus korupsi di daerah pemilihannya.
“Kami sangat yakin Lazarus terlibat korupsi proyek BSPS Kalbar,” tegas pernyataan massa aksi.
Tuntutan kedua mengarah pada aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil serta memeriksa Lazarus terkait dugaan praktik korupsi proyek BSPS di Sekadau.
Desakan Audit KPK
Poin tuntutan ketiga lebih spesifik. KPK RI diminta segera melakukan investigasi, audit, serta pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Lazarus. Tak hanya itu, mereka mendesak penetapan Lazarus sebagai tersangka.
Aksi berlangsung sekitar 15 menit, mulai pukul 17.10 hingga 17.25 WIB. Unjuk rasa ini menjadi babak baru tekanan publik terhadap kasus yang merugikan negara serta mencekik rakyat miskin.
Skandal Anggaran Miliaran
Program BSPS, seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat. Namun, program ini justru terjerumus dalam pusaran dugaan korupsi serius.
Investigasi dan laporan masyarakat mengungkap fakta mencengangkan. Pelaku utama kasus ini diduga Lazarus, anggota Komisi V DPR RI dari PDIP.
Dia dituding mengendalikan pengalokasian anggaran mencapai Rp 10,6 miliar pada periode 2022-2023.
“Lazarus diduga sebagai otak pelaku di Kalimantan Barat,” ujar pernyataan massa aksi itu.
Anggaran sebesar itu seharusnya membangun rumah layak huni bagi warga tidak mampu. Realitanya, dana menguap tanpa bekas. Rakyat tetap tinggal di gubuk reyot, sementara oknum tertentu menumpuk kekayaan.
Ujian Serius Bagi PDIP
Kasus ini menjadi ujian berat bagi PDIP sebagai partai pemerintah. Sikap Megawati Soekarnoputri dinanti publik.
Pencopotan Lazarus akan menjadi sinyal kuat komitmen partai memberantas korupsi. Sebaliknya, pembiaran akan memperkuat citra ‘kerajaan’ korupsi.
Tekanan mahasiswa ini menjadi cermin rasa frustasi publik terhadap lambannya penegakan hukum.
Kasus korupsi dengan tersangka jelas, data konkret, namun proses hukum berjalan di tempat.
KPK kini berada di bawah sorotan. Desakan audit LHKPN Lazarus menjadi tolok ukur independensi lembaga antirasuah. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan sikap.
Di balik hiruk-pikuk politik di Jakarta, nasib warga Sekadau terlupakan. Mereka korban utama keserakahan oknum. Impian memiliki rumah layak huni pupus, terkubur bersama uang rakyat.
Skandal BSPS Sekadau bukan lagi isu lokal. Kasus ini telah menyentuh saraf korupsi sistemik di tingkat legislatif.
Penanganan tegas menjadi keniscayaan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Titik terang kasus ini bergantung pada dua hal: keberanian pimpinan partai membersihkan kader, serta komitmen KPK menindak tanpa pandang bulu.
Masyarakat menunggu, sementara waktu terus berjalan. Hingga kini, rakyat Sekadau masih menanti keadilan.
