KETAPANG, Infokalbar.com – Gemuruh ombak yang dulu kerap menggerus daratan dan harapan warga Desa Kinjil Pesisir Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berganti menjadi denyut nadi perekonomian rakyat.
Proyek pengamanan Pantai Pecal yang digelontorkan negara melalui APBN Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13,7 miliar, kini tak sekadar menjadi benteng fisik penahan abrasi. Ia menjelma sebagai katalisator kebangkitan ekonomi kelas bawah.
Infrastruktur strategis ini merupakan buah dari perjuangan aspirasi anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Boyman Harun, SH.
Sentuhan proyek berskala miliaran rupiah ini sukses mengubah lanskap sosial-ekonomi warga pesisir Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kehadirannya dinilai sangat presisi menjawab jeritan warga yang selama ini bergelut dengan keganasan alam sekaligus himpitan ekonomi.
Berdasarkan data lapangan, Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) telah resmi diteken pada 22 Desember 2025.
Meski demikian, gaung manfaatnya justru kian terasa hingga penghujung Mei 2026.
Pekerjaan fisik di lapangan terbukti tak sekadar kokoh, tetapi juga multitafsir dalam menopang hajat hidup orang banyak.
Dampak paling signifikan terlihat dari perubahan strata ekonomi warga lokal. Jika sebelumnya mereka hanya bergantung pada hasil laut musiman, kini geliat usaha mikro merangkak naik drastis.
Aktivitas proyek skala besar itu otomatis membuka keran rezeki bagi usaha kuliner, penyewaan alat, hingga jasa transportasi lokal. Sirkulasi uang tak lagi berhenti di kota, tetapi deras mengalir di pelosok desa.
Seorang warga setempat, dengan raut wajah sumringah, menyampaikan testimoninya secara blak-blakan.
“Terima kasih Pak Boyman Harun. Karena ada proyek itulah, kami jadi naik kelas secara ekonomi,” tuturnya lugas, menggambarkan lompatan kesejahteraan yang mereka rasakan secara langsung.
Ungkapan senada, meski lebih teknis, dituturkan oleh pihak kontraktor pelaksana, CV Mega Buana Persada.
Ruli, juru bicara humas perusahaan, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan utama telah tuntas.
Ia memastikan bahwa tim di lapangan kini tengah melakukan penyempurnaan akhir yang bersifat non-kontraktual, murni sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga.
“Pekerjaan tersebut telah selesai. Yang tinggal itu perbaikan jalan warga dan barang serta peralatan kita yang belum dikemas,” terang Ruli saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan pembersihan area proyek.
Lebih lanjut, Ruli menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan warga merupakan inisiatif murni perusahaan.
Kebijakan ini diambil lantaran selama proses konstruksi, jalan desa turut digunakan untuk mobilisasi material berat.
Alih-alih meninggalkan jalan yang rusak, perusahaan memilih memperbaikinya sebagai bentuk kompensasi etis.
“Perbaikan ini bentuk inisiatif kita. Ini bentuk tanggung jawab karena pada saat itu jalan kita pakai untuk lalu-lalang manfaat,” imbuh Ruli, menegaskan komitmen perusahaan menjaga hubungan harmonis dengan penduduk lokal.
Keberhasilan proyek di pesisir ini menjadi bukti konkret bahwa sinkronisasi antara fungsi parlemen dalam menjaring aspirasi dan eksekusi pemerintah mampu menghadirkan solusi holistik.
Pantai Pecal kini bukan hanya aman dari terjangan ombak, tetapi juga menjelma menjadi simbol loncatan peradaban ekonomi warga pesisir Kalimantan Barat.
Kolaborasi antara legislator, pemerintah, dan kontraktor lokal sukses menuliskan narasi pembangunan inklusif di ujung negeri.
