PONTIANAK, Infokalbar.com – Kalimantan Barat untuk pertama kalinya masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam penilaian tersebut, Pemprov Kalbar mengandalkan dua inovasi, yakni GERAI-KU di sektor pangan dan SIDEKAP di bidang pelayanan kesehatan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan langsung perkembangan inovasi daerah tersebut di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026), melalui pertemuan daring bersama tim penilai.
Kalbar menjadi satu dari 57 pemerintah daerah yang masuk nominasi dalam ajang tersebut. Penilaian dilakukan oleh dewan juri dari sejumlah unsur, di antaranya Kemendagri, Bappenas, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.
Dalam pemaparannya, Ria Norsan menyampaikan bahwa inovasi pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Ria Norsan.
Berdasarkan data 2026, Pemprov Kalbar telah mencatat 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen sudah memasuki tahap penerapan, enam inovasi masih dalam tahap inisiatif, dan tiga lainnya dalam tahap uji coba.
Dari keseluruhan inovasi tersebut, sekitar 53,95 persen berbasis digital, sedangkan 46,05 persen lainnya merupakan inovasi non-digital.
GERAI-KU Pangkas Rantai Distribusi Pangan
Salah satu inovasi yang menjadi andalan Pemprov Kalbar adalah GERAI-KU. Program ini dikembangkan untuk mempertemukan peternak atau produsen dengan konsumen secara langsung, terutama dalam pemasaran telur dan daging ayam.
Melalui pola tersebut, rantai distribusi diharapkan lebih pendek. Peternak bisa memperoleh kepastian harga, sementara masyarakat berpeluang mendapatkan produk dengan harga lebih terjangkau.
GERAI-KU juga dimanfaatkan untuk mendukung pengendalian inflasi, menjaga pasokan pangan, mengembangkan UMKM peternakan, serta pelaksanaan pasar murah.
Dari Januari hingga Oktober 2026, program ini telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar.
Pemprov Kalbar juga mencatat manfaat ekonomi bagi konsumen sebesar Rp514,4 juta. Volume produk yang difasilitasi meningkat 90,7 persen dibandingkan tahun 2025.
Program ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah, koperasi, asosiasi, pelaku usaha hingga peternak.
GERAI-KU bahkan telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Ketapang untuk memperluas jangkauan program.
SIDEKAP Dorong Keselamatan Pasien
Selain sektor pangan, Pemprov Kalbar juga memaparkan SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi yang dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
Sistem ini dibuat untuk mengatasi pelaporan insiden keselamatan pasien yang sebelumnya masih banyak dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas.
Melalui SIDEKAP, tenaga kesehatan dapat melaporkan insiden secara daring. Proses selanjutnya, mulai dari verifikasi, analisis hingga tindak lanjut, dapat dipantau melalui sistem yang terintegrasi.
SIDEKAP menerapkan prinsip No Name, No Shame, dan No Blame. Artinya, pelaporan diarahkan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan, bukan untuk membuka identitas atau mencari pihak yang harus disalahkan.
Sejumlah fitur juga tersedia, mulai dari pelaporan daring, penilaian insiden, analisis akar masalah atau Root Cause Analysis, pemberian rekomendasi hingga pemantauan laporan melalui dashboard secara real time.
Data Pemprov Kalbar menunjukkan jumlah laporan melalui SIDEKAP terus meningkat. Pada 2024 tercatat 89 laporan, kemudian naik menjadi 204 laporan pada 2025. Sementara periode Januari hingga Juni 2026 sudah mencapai 392 laporan.
Peningkatan laporan tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya keterbukaan tenaga kesehatan dalam menyampaikan insiden untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Ria Norsan berharap inovasi yang sudah dikembangkan tidak berhenti pada penilaian IGA. Menurutnya, program tersebut harus terus dijalankan dan diperluas agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Pemprov Kalbar juga memasukkan pengembangan inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah provinsi mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai pusat informasi inovasi perangkat daerah serta forum diskusi untuk mendukung pengembangan inovasi.
Masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan hasil inovasi yang telah berjalan. Namun, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan terlihat dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat, baik dalam mendapatkan pangan dengan harga terjangkau maupun pelayanan kesehatan yang semakin baik.
