PONTIANAK, infokalbar.com – Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Provinsi Kalbar, Brigjen Pol Rudy Tranggono turut menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor FKUB Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (16/8/2022).
Dalam kesempatan itu, Kabinda Kalbar membahas tentang kondisi sosial politik terkini yang terjadi dilingkungan masyarakat.
Selain Kabinda Kalbar, FGD yang mengangkat tema “Kontribusi Strategi Tokoh Lintas Agama Dalam Merawat Kerukunan Songsong Pesta Demokrasi 2024” itu juga menghadirkan tokoh pembicara lainnya. Diantaranya Ketua FKUB Kalimantan Barat, Ismail Ruslan, Ketua KPU Kalbar Ramdan, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah serta Perwakilan Polda Kalbar, Hasbullah.
“Saat ini, dinamika sosial politik di Kalbar, yakni terjadinya penggunaan politik identitas yang membentuk polarisasi masyarakat. Sehingga meningkatkan potensi konflik SARA, beredar hoax hingga ujaran kebencian,” kata Kabinda Kalbar dihadapan peserta FGD.
Bahkan, lanjutnya, potensi konflik pasca perhitungan suara Pilpres serta munculnya berbagai gugatan Pemilu, termasuk permasalahan administrasi pemilih, menjadi permasalahan kompleks di masyarakat Kalbar.
“Semua ini merupakan gambaran dari Pemilu 2019 lalu. Maka, saya berharap berbagai persoalan yang terjadi dimasa lalu tidak terulang lagi di Pemilu 2024,” harapnya.
Kabinda Kalbar pun mengungkapkan, akan adanya potensi instabilitas keamanan di Kalbar pada pemilu 2024 mendatang. Saat ini, lanjut Kabinda telah muncul kelompok-kelompok di masyarakat yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden.
“Kemudian, muncul pula ormas-ormas kesukuan yang menggunakan simbol-simbol atau istilah yang dilarang dalam undang-undang menjelang tahun politik Pemilu 2024,” sebut Kabinda Kalbar.
Bahkan, masih menurut Brigjen Pol Rudy Tranggono, meningkatnya potensi sentimen primordial. Hal itu terlihat dari meningkatnya kasus sengketa perburuhan maupun perkebunan. Dan yang terjadi di lapangan, persoalan demonstrasi menyangkut sengketa lahan, namun massa aksi justru kelompok kesukuan.
“Sudah muncul konflik sosial bernuansa SARA di masyarakat. Sehingga, kita sulit menikmati toleransi antar umat beragama. Tidak seperti dulu, kita masih bisa merasakan nikmatnya kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat,” tuturnya.
Maka dari itu, Brigjen Pol Rudy Tranggono mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai ancaman laten pada pelaksanaan Pemilu 2024. Terutama menyangkut penggunaan politik identitas yang menjadi ancaman konflik di masyarakat.
“Praktik politik identitas ini mencakup radikalisme penyesatan masyarakat, hancurnya konstruksi sosial, dan konflik horizontal. Bicara konflik horizontal, saya punya pengalaman ketika di Poso. Maka, saya tidak ingin hal itu terjadi di Kalbar,” tegasnya.
Terakhir, Kabinda Kalbar mengatakan peran para tokoh lintas agama sebagai influencer mampu memberikan pengaruh positif di masyarakat. Supaya, tercipta stabilitas kamtibmas yang kondusif.
“Disamping itu, tokoh lintas agama juga menjadi komunikator umat beragama, stabilisator keharmonisan hubungan bermasyarakat, mediator penghubung dalam upaya penangan konflik sosial, gatekeeper mencegah masuknya pengaruh negatif, hoax, ujaran kebencian dan provokasi,” pungkasnya. (Rilis/Wan Daly)
