PONTIANAK, Infokalbar.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Pesan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya, Harisson mengatakan tantangan birokrasi saat ini bukan hanya menyusun kebijakan, tetapi memastikan koordinasi antarlembaga berjalan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Menurutnya, budaya diskusi dan komunikasi langsung perlu diperkuat agar pengambilan keputusan tidak selalu bergantung pada proses administrasi yang memakan waktu.
“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia menilai pertemuan rutin antarpimpinan organisasi perangkat daerah akan lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan dibanding hanya mengandalkan surat-menyurat.
“Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama,” katanya.
Selain mendorong peningkatan koordinasi, Harisson juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga integritas, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, seluruh proses pengadaan kini menjadi perhatian aparat pengawas dan penegak hukum sehingga harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung,” tegasnya.
Harisson menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, para sekretaris daerah kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai metode pembelajaran yang lebih adaptif.
Ia menilai pengembangan kompetensi ASN kini tidak lagi terbatas pada pelatihan di kelas, tetapi juga dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, hingga berbagai inovasi lainnya.
Aba juga mendukung rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas ASN sekaligus menjadikan Kalbar sebagai salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di tingkat nasional.
