JAKARTA, Infokalbar.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memimpin Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Wilayah Kalimantan Barat dalam audiensi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Audiensi yang diikuti para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat itu diterima langsung oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, bersama jajaran pejabat tinggi kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Kementerian PAN-RB. Menurutnya, pertemuan itu menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan sekaligus bertukar pandangan mengenai penguatan tata kelola birokrasi.
“Biasanya kegiatan Forsesdasi diselenggarakan di daerah, namun kali ini kami mendapat kesempatan datang langsung ke pusat dan berdiskusi bersama Ibu Menteri beserta jajaran,” ujar Harisson.
Mengangkat tema Membangun Pemerintahan Daerah yang Mandiri, Agile, dan Akuntabel Melalui Digitalisasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Organisasi demi Pelayanan Publik yang Prima, Harisson menilai pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.
Ia mengatakan, birokrasi saat ini dituntut tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita sebagai pemerintah harus mengutamakan orientasi kerja yang berfokus pada hasil nyata atau dampak dari setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan,” tegasnya.
Selain memperkuat kualitas pelayanan, Harisson juga menyoroti pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi saat ini.
Pada kesempatan itu, Harisson turut mengapresiasi kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berbagi pengalaman mengenai strategi peningkatan PAD sebagai referensi bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa sekretaris daerah memiliki peran sentral sebagai penggerak birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Sekretaris daerah merupakan motor penggerak birokrasi di pemerintah daerah. Sekda menjadi semacam ketua kelas yang mengorkestrasi seluruh program pada masing-masing perangkat daerah,” katanya.
Rini menjelaskan, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi, tetapi harus diawali dengan pembenahan proses bisnis pemerintahan agar sistem yang dibangun benar-benar efektif.
Ia juga memaparkan delapan langkah strategis transformasi birokrasi yang disiapkan Kementerian PAN-RB, mulai dari penguatan akuntabilitas kinerja, pembentukan organisasi yang lincah (agile), transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan ASN yang unggul, penguatan budaya kerja BerAKHLAK, hingga pengelolaan konflik kepentingan.
“Seluruh penyelenggaraan program pemerintah harus dilaksanakan secara akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga menghasilkan outcome yang jelas bagi masyarakat,” ujar Rini.
