Jakarta, Infokalbar.com – Evaluasi kebijakan terhadap masyarakat adat dalam kawasan hutan dan perizinan pabrik, Paolus Hadi tekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.
Itulah dikatanya pada tanggal 12 Februari 2025, Anggota Komisi IV DPR RI asal PDI-P Dapil Kalimantan Barat, Paolus Hadi, S.I.P., M.Si., menghadiri agenda audiensi Komisi IV DPR RI bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang membahas isu lingkungan terkini.
Audiensi ini menjadi salah satu forum penting untuk menyoroti masalah yang sedang berkembang terkait keberlanjutan lingkungan hidup.
Itu terutama berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat dalam kawasan hutan dan perizinan pabrik.
Peran Masyarakat Adat Dalam Konteks Kehutanan dan Lingkungan
Masyarakat adat di Indonesia, termasuk yang berada di kawasan hutan, memiliki hubungan erat dengan alam sekitar mereka.
Secara historis, masyarakat adat telah lama hidup dalam harmoni dengan lingkungan alam mereka, mengelola hutan secara berkelanjutan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.
Namun, perkembangan industri dan kebijakan pemerintah sering kali menempatkan mereka pada posisi yang terpinggirkan, terutama terkait dengan pengelolaan kawasan hutan.
Paolus Hadi menekankan bahwa keberadaan masyarakat adat dalam kawasan hutan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pemerintah.
“Masyarakat adat telah lama mengelola kawasan hutan dengan cara yang sangat berkelanjutan, namun sering kali hak mereka diabaikan oleh kebijakan yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan mereka,” ujar Paolus Hadi dalam kesempatan tersebut.
Selain itu, Paolus Hadi juga mengungkapkan bahwa perizinan pabrik yang berkembang pesat di kawasan hutan sering kali tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat adat.
Pembangunan pabrik yang tidak terencana dengan baik dapat merusak ekosistem hutan yang telah dijaga oleh masyarakat adat selama berabad-abad.
Oleh karena itu, Paolus Hadi menilai perlunya adanya evaluasi kebijakan yang lebih mendalam terkait dengan perizinan yang melibatkan kawasan hutan yang dihuni oleh masyarakat adat.
Evaluasi Kebijakan Perizinan Pabrik Dalam Kawasan Hutan
Salah satu isu utama yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah perizinan pabrik yang sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Paolus Hadi menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan yang ada saat ini, terutama dalam konteks pengelolaan kawasan hutan.
“Perizinan pabrik harus mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial yang melibatkan masyarakat adat. Tidak boleh hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan,” Paolus Hadi menegaskan.
Dalam hal ini, perlu ada aturan yang mengatur dengan jelas bagaimana proses perizinan pabrik dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Pemerintah, menurut Paolus Hadi, harus memiliki kebijakan yang seimbang antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.
Tantangan Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan
Masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik.
Banyak masyarakat adat yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kawasan hutan tempat tinggal mereka.
Perubahan fungsi hutan menjadi lahan untuk perkebunan atau industri sering kali mengabaikan kebutuhan mereka akan akses terhadap sumber daya alam yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Sudah saatnya kita memberikan hak kepada masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pengelolaan kawasan hutan dan mendapatkan manfaat dari potensi alam yang ada,” tambah Paolus Hadi.
Menurutnya, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan mereka tetap mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.
Solusi dan Rekomendasi Paolus Hadi
Paolus Hadi mengusulkan beberapa langkah penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dan kawasan hutan.
Salah satu solusinya adalah dengan membuat kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemerintah juga diminta untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan kawasan hutan.
Hal ini tidak hanya akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat, tetapi juga mendukung upaya pelestarian hutan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, Paolus Hadi juga mengusulkan agar proses perizinan pabrik di kawasan hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan.
Dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, maka keputusan yang dihasilkan akan lebih berkeadilan dan memperhatikan kelestarian alam.
Dampak Perizinan Pabrik Tidak Terencana
Pembangunan pabrik di kawasan hutan dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, baik dari sisi ekosistem maupun sosial.
Pembukaan lahan untuk pabrik dapat merusak habitat alami bagi flora dan fauna yang ada di hutan, serta mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon.
Selain itu, penggundulan hutan juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.
Masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut sering kali menjadi pihak yang paling terdampak.
Mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka, seperti hasil hutan non-kayu dan air bersih.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perizinan pabrik di kawasan hutan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat adat.
Dalam audiensi dengan WALHI, Paolus Hadi menegaskan bahwa evaluasi kebijakan terkait masyarakat adat.
Itu dalam kawasan hutan dan perizinan pabrik sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin pesat.
Penting bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Sehingga generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan masyarakat adat tetap dapat hidup dalam harmoni dengan alam mereka.***
