HOTEL IBIS KOTA PONTIANAK, Infokalbar.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Hotel Ibis Pontianak, Sabtu (15/11/2025) dirangkai dengan Seminar Ilmiah bertema “World Sight Day dan World Diabetes Day: Kolaborasi Multidisiplin Menuju Perlindungan Pasien dan Tenaga Kesehatan”.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas disiplin ilmu untuk menghadapi tantangan penyakit tidak menular, terutama Diabetes Melitus dan komplikasi gangguan penglihatan yang prevalensinya terus meningkat.
Dinamika dan Etika
Sekda Kalbar Harisson menyoroti dinamika internal profesi kedokteran. Ia menyatakan bahwa perbedaan pendapat antar tenaga medis justru menjadi pendorong kemajuan ilmu pengetahuan.
“Dokter itu tidak pernah sepakat tentang satu hal, dan dari perbedaan itulah lahir penelitian dan bukti ilmiah baru. Itulah yang membuat dunia kedokteran maju,” kata Sekda Kalbar Harisson.
Meski demikian, Sekda Kalbar Harisson menekankan bahwa kemajuan keilmuan harus berjalan beriringan dengan integritas dan etika profesi yang kuat.
Sekda Kalbar Harisson mengingatkan seluruh anggota IDI untuk menjaga martabat organisasi dengan tidak saling menjatuhkan dan menjaga semangat kebersamaan.
“Etika ini harus benar-benar dijaga agar organisasi kita memiliki martabat. Tidak menjelekkan sejawat, menjaga kebersamaan, dan selalu memperlakukan rekan dokter sebagaimana kita ingin diperlakukan,” kata Sekda Kalbar Harisson.
Isu Retensi Dokter
Salah satu masalah strategis yang diangkat Sekda Kalbar Harisson adalah minimnya retensi dokter, khususnya dokter spesialis, di daerah terpencil Kalimantan Barat.
Hal ini menciptakan kesenjangan layanan kesehatan antara masyarakat di kota dan daerah.
“Banyak dokter tidak mau berlama-lama di daerah. Padahal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota,” ujar Sekda Kalbar Harisson .
Sekda Kalbar Harisson mendorong IDI untuk melakukan evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi akar permasalahan mencakup aspek kesejahteraan hingga akses pengembangan kompetensi bagi dokter bertugas di daerah.
“Teman-teman di daerah remote itu punya hak yang sama atas pelayanan kesehatan. Maka IDI harus mencari tahu apa masalahnya, apakah soal kesejahteraan, atau soal akses ke ilmu, agar dokter bisa betah dan retensinya lebih lama,” tutur Sekda Kalbar Harisson .
Sekda Kalbar Harisson juga menyambut positif dan mendukung inisiatif penyelenggaraan program pendidikan spesialis lebih dekat dengan kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan dokter di daerah tanpa menghambat kesempatan mereka untuk meningkatkan kompetensi.
“Kalau pendidikan spesialis bisa mendekat ke kabupaten, saya sangat mendukung. Dengan begitu dokter tidak perlu meninggalkan pasiennya di daerah,” kata Sekda Kalbar Harisson.
Soliditas Organisasi Membumi
Sekda Kalbar Harisson menilai IDI Kalbar selama ini tetap solid dan tidak terpecah belah meski terdapat perbedaan pandangan internal.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan peran ganda IDI tidak hanya sebagai organisasi profesi yang melindungi anggotanya, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan pemerataan tenaga medis.
“IDI harus menjaga kewenangannya sebagai organisasi profesi yang melindungi dokter, sekaligus memikirkan bagaimana memastikan layanan kesehatan di daerah terpencil tetap terpenuhi,” tutur Sekda Kalbar Harisson lagi.
Muswil IDI Kalbar 2025 diharapkan menjadi katalisator untuk memperkuat sinergi, memantapkan etika profesi, serta merumuskan solusi konkret bagi tantangan kesehatan di tingkat daerah dan nasional.
Sekda Kalbar Harisson pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus IDI Kalbar yang berdedikasi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Update Regulasi SKP
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PB IDI, dr. Telogo Wisma Agung Durmanto, memberikan penjelasan penting terkait persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).
Ia mengakui banyak dokter yang kesulitan memenuhi ketentuan 250 SKP dalam periode 5 tahun.
Fakta di lapangan menunjukkan sekitar separuh anggota IDI belum memiliki akun di platform Pelataran Sehat, sehingga rekam jejak SKP mereka tercatat nol.
“Jika sampai akhir 2025 SKP masih kurang, silakan hubungi ketua cabang setempat untuk diterbitkan surat kecukupan SKP,” jelasnya.
Kabar gembira juga disampaikan dr. Telogo. Berlangsung proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi menurunkan persyaratan kumulatif SKP dari 250 menjadi hanya 100.
“Kalau regulasi berubah dan kita menang di MK, SKP dokter tidak lagi 250, tetapi 100. Ini tentu sangat membantu rekan-rekan dokter,” ungkapnya.
Kebijakan ini, jika disetujui, akan meringankan beban administratif dokter dan memungkinkan mereka lebih fokus pada pelayanan kesehatan.
Muswil IDI Kalbar 2025 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat komitmen kolektif.
Ini dalam menjawab tantangan kesehatan terkini, mulai dari beban penyakit degeneratif, pemerataan SDM kesehatan.
Hingga penyesuaian regulasi yang memberdayakan profesi kedokteran, seperti yang digarisbawahi oleh Sekda Kalbar Harisson.
(Wawan Daly Suwandi)
