NTB, Infokalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai sinergi antarpemerintah provinsi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Menurut Ria Norsan, forum APPSI menjadi ruang strategis bagi para gubernur untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing provinsi.
“APPSI menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia mengatakan, koordinasi dan pertukaran pengalaman antardaerah diperlukan agar setiap pemerintah provinsi dapat mengembangkan inovasi dalam mengelola potensi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita juga melakukan koordinasi, diskusi, serta pertukaran informasi dengan rekan-rekan dari provinsi lain untuk membahas tata kelola pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, maupun berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah hingga tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Karena itu, ia mendorong agar forum seperti APPSI dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama.
“Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah saling memberikan inspirasi,” ujar Bima.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menegaskan organisasi tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah bagi para gubernur untuk memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Rapat kerja APPSI tahun ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya reformulasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis segmentasi dan rantai pasok (supply chain) serta optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan potensi pajak air permukaan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Forum yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah dari seluruh Indonesia itu diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
