PONTIANAK, Infokalbar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat semakin diperkuat guna mempercepat pembangunan dan pemerataan layanan publik. Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson saat menyambut kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Bandara Internasional Supadio, Rabu (15/7/2026).
Rombongan Banggar DPR RI dipimpin Ketua Tim Syarief Abdullah Alkadrie, serta diikuti Anggota Banggar DPR RI Cornelis, yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018. Kunjungan tersebut bertujuan membahas kebijakan penerimaan negara dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usai penyambutan di Bandara Supadio, rombongan melanjutkan agenda ke Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menggelar pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dan sejumlah pemangku kepentingan.
Menurut Harisson, kunjungan Banggar DPR RI menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Ia menilai Dana Transfer ke Daerah memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pelaksanaan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Harisson berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
