Singkawang, Infokalbar.com – Suasana Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang terasa lebih hangat dari biasanya pada Kamis (13/11/2025).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, hadir bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Bidang HAM 2025. Acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyambut kehadiran dua wakil menteri tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Singkawang bukan hanya kota paling toleran, tapi juga simbol bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dengan damai.
“Kalimantan Barat itu miniatur Indonesia. Kita hidup bersama dalam keberagaman, dan justru itu kekuatan kita,” ujar Norsan.
Ia menekankan bahwa HAM bukan semata aturan, tapi tentang memperlakukan manusia secara adil dan bermartabat. Di tengah forum, Norsan juga memamerkan capaian Kalbar yang menurutnya bukan sekadar angka, tapi bukti kerja keras banyak pihak.
IPM Kalbar naik menjadi 72,09, angka kemiskinan turun ke 6,16 persen, dan Gini Ratio berada di 0,316 yang menunjukkan pemerataan semakin baik.
“Ini bukan sekadar data. Ini hasil gotong royong kita semua, dari pemerintah hingga masyarakat,” ucapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tantangan pemajuan HAM masih ada: kekerasan pada perempuan dan anak, diskriminasi, konflik sosial, hingga layanan publik yang belum sepenuhnya ramah HAM.
“Rapat kerja ini jadi ruang refleksi. Pemerintah daerah punya kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan warga merasakan kehadiran negara dalam pelayanan yang manusiawi,” tegasnya.
Wamen Dalam Negeri, Bima Arya, ikut memberikan warna berbeda dalam forum itu. Ia menyebut Singkawang sebagai contoh keberanian dalam menjaga toleransi. Bima bahkan menyebut Balai Kota Singkawang sebagai “balai kota termahal di dunia.”
“Bukan karena anggarannya. Tapi karena keberaniannya memahat ‘The Most Tolerant City’ di depan balai kota. Tidak semua kepala daerah berani melakukan itu,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Menurut Bima, pemajuan HAM bukan slogan. Ia bagian dari pilar pembangunan nasional dalam Asta Cita, mulai dari ketahanan pangan sampai penyediaan lahan untuk sekolah rakyat.
“Pemahaman tentang HAM jangan berhenti di kepala daerah saja. Harus sampai lurah dan camat. Jangan pakai alasan anggaran untuk tidak bergerak,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pejabat pusat Kemenkumham, hingga jajaran Kanwil. Semua berkumpul dengan satu tujuan: memastikan komitmen HAM tidak hanya terdengar dalam ruang rapat, tetapi turun ke pelayanan yang dirasakan masyarakat.
