PONTIANAK, Infokalbar.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar untuk menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
Ajakan itu disampaikan Harisson saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/7/2026).
Menurut Harisson, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting karena kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan cukup besar akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 Pemprov Kalbar mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
Bahkan jika dihitung secara keseluruhan bersama pemerintah kabupaten dan kota, pengurangan dana transfer di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Harisson.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.
Karena itu, keberadaan program CSR dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu mempercepat pembangunan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Meski demikian, Harisson menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil dana CSR milik perusahaan.
“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan hanya keselarasan agar program CSR benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah menawarkan sejumlah sektor prioritas yang dapat menjadi fokus penyaluran CSR, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelestarian lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya dokumen perencanaan bersama, perusahaan diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan program bantuan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Harisson juga memahami selama ini perusahaan sering menerima banyak permintaan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Karena itu, menurutnya forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi agar penyaluran CSR lebih tepat sasaran dan mendukung target pembangunan daerah.
Di akhir sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi membantu masyarakat melalui berbagai program CSR.
Ia berharap kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat sehingga pembangunan di Kalimantan Barat tetap berjalan optimal meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan.
