PONTIANAK, Infokalbar.com – Hari masih pagi. Matahari belum sempat menyapu seluruh kabut Kalimantan Barat, tetapi seorang pria sebut saja AS—sudah kebingungan setengah mati.
Tangannya mencengkeram ponsel pintar seolah-olah itu adalah satu-satunya benda yang bisa menyelamatkannya dari badai pemberitaan.
Di layar, deretan berita dari faktakalbar.id dan 15 media sejawatnya (semuanya berakhiran .id, seolah-olah mereka adalah anak kandung republik digital) membanjiri timeline-nya dengan narasi yang sama: AS si Cukong Emas Ilegal, Penguasa Tambang Liar, dan Dalang Peti Samarangkai.
AS menghela napas. “Ini fitnah atau bisnis media?” gumamnya, sambil mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menambang emas apalagi ilegal.
Ketika Media Jadi Alat Pemeras Berkedok Jurnalisme
Dewan Pers, sang wasit yang sering terlambat datang ke pertandingan, akhirnya turun tangan setelah AS melayangkan pengaduan.
Ternyata, ini bukan sekadar kasus “salah kutip” atau “kurang verifikasi”, melainkan sebuah opera sabun dengan plot pemerasan Rp7 miliar!
Andy Wardayanto, sang Dirut media Fakta Group, disebut-sebut telah mengirimkan puluhan tautan berita tentang “AS si Raja Emas Ilegal” sambil meminta uang dengan nada halus: “Kalau mau beritanya berhenti, bayar saja.”*
- Awalnya Rp7 miliar.
- Lalu turun jadi Rp5 miliar.
- Kemudian Rp1,5 miliar.
- Terakhir Rp700 juta.
Bonus Rp15 juta sudah ditransfer, tapi berita tetap jalan.
“Diskon besar-besaran untuk pemerasan berkedok jurnalisme!” ujar seorang warga Kalimantan Barat.
Fakta Hilang di Balik Headline Sensasional
Dewan Pers memeriksa, dan ternyata:
- Tidak ada konfirmasi ke AS sebelum berita dimuat.
- Tidak ada bukti kuat bahwa AS terlibat tambang ilegal.
- 15 media Fakta Group tidak mencantumkan alamat redaksi—seperti hantu digital yang menulis dari dimensi lain.
Proposal “kerja sama” Rp80 juta dikirim ke AS sebelum pemberitaan, seolah-olah mengatakan: “Ini tawaran terakhir sebelum kami hancurkan reputasimu.”
“Ini bukan jurnalisme, ini premanisme ber-AP,” sindir seorang pengamat media di ibukota.
Kode Etik Jurnalistik? Mungkin Cuma Hiasan Dinding
Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa Fakta Group telah melanggar:
✅ Pasal 1 KEJ (tidak berimbang)
✅ Pasal 3 KEJ (mencampur fakta-opini)
✅ Pasal 6 KEJ (menyalahgunakan profesi)
Rekomendasi Dewan Pers:
- Pasang hak jawab.
- Minta maaf.
- Tautkan koreksi di berita lama.
- Jangan lupa cantumkan alamat redaksi (kalau memang ada).
Tapi, apakah cukup? Ketika reputasi sudah hancur, apakah permintaan maaf bisa mengembalikan nama baik?
Hoaks, Pemerasan, dan Masa Depan Media
Ini bukan sekadar kasus AS vs Fakta Group, melainkan cermin buram dunia media saat ini:
- Clickbait di atas akurasi.
- Pemerasan dibungkus investigasi.
- Verifikasi? Itu kata yang terlalu mewah.
Dan di tengah pusaran ini, pembaca hanya bisa bertanya: “Media mana lagi yang bisa dipercaya?”
Saat Jurnalisme Mati, Yang Tersisa Hanya Ini
Jika jurnalisme adalah pilar demokrasi, maka kasus ini membuktikan bahwa beberapa pilar sudah keropos dimakan rayap.
AS bukan raja emas ilegal, tetapi Fakta Group? Mereka jelas raja hoaks berkedok jurnalisme.
Dan kita? Kita hanya bisa menertawakan ironi ini, karena menangis sudah tidak cukup. (ARP)
