SANGGAU, Infokalbar.com – Di suatu negeri yang konon bernama Kabupaten Sanggau, di mana sungai-sungai mengalirkan cerita dan tanahnya menyimpan janji-janji yang tak kunjung menjadi emas, hiduplah seorang raja.
Bukan raja bermahkota, melainkan raja berselendang jabatan yang oleh rakyatnya dipanggil Bupati.
Namanya tersohor, terutama setelah mengumbar janji-janji seindah lukisan Rembrandt, yang kini tengah viral dan menjadi bahan perbincangan para pujangga warung kopi.
“Saya akan melakukan operasi besar-besaran!” Demikian pekik sang raja, dengan suara menggelegar dari atas singgasananya.
Ribuan pasang telinga, dari penjuru desa hingga pelosok kota, tertegun. Laksana petir di siang bolong, janji itu membangkitkan asa yang telah lama terlelap.
Operasi besar-besaran untuk memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Sebuah jargon yang begitu heroik, terdengar seperti adegan puncak di film laga Hollywood.
Sang raja, dalam bayangan rakyatnya, akan memimpin barisan pasukan, menyerbu, dan menumpas kejahatan yang selama ini merusak lingkungan. Sebuah narasi yang sungguh syahdu, jika saja tidak beraroma sandiwara.
Namun, di tengah-tengah sorak sorai palsu, muncullah suara-suara sumbang, bisik-bisik dari lorong-lorong kelam, dari mulut rakyat jelata yang sudah kenyang dengan drama. “Operasi besar-besaran? Oh, sungguh keliru alamat, Tuan!” Ujar seorang warga, yang saking takutnya namanya ditulis, kita sebut saja ia ‘Si Pincang’.
Ia bukan pincang karena kakinya, melainkan karena jiwanya sudah lelah terhimpit janji-janji kosong.
Panggung Sandiwara Salah Alamat: Narkoba vs PETI
Si Pincang lantas menyodorkan sebuah cermin, bukan cermin biasa, melainkan cermin realitas yang memantulkan wajah Sanggau nan buram. “Faktanya,” bisik Si Pincang, “penghuni Rutan Sanggau itu 70 persen karena kasus narkoba, bukan PETI.
Jadi, jika memang ingin ‘operasi besar-besaran’, kenapa tidak menyerbu sarang-sarang narkoba? Bukankah itu yang paling menggerogoti generasi kami?”
Narasi ini bukan sekadar bisikan, melainkan jeritan yang bergema di balik tembok-tembok penjara.
Data dari aparat penegak hukum seakan membenarkan. Polres Sanggau sendiri telah mengungkap puluhan kasus narkotika dengan jumlah tersangka yang terus bertambah, bahkan ribuan warga dilaporkan menjadi pecandu.
Sebuah ironi yang tak terbantahkan. Sementara sang raja sibuk menggebrak meja untuk PETI, monster narkoba dengan santai meracuni darah para pemuda, merenggut masa depan, dan meruntuhkan pilar-pilar keluarga.
Apakah mungkin sang raja salah membaca naskah skenario? Atau ini sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih krusial?
Entahlah. Yang jelas, panggung sandiwara ini kian menarik, dengan aktor-aktor yang begitu lihai berakting.
Bupati Tanpa Mahkota: Dilema Kewenangan Klasik
Kisah ini semakin meruncing ketika para tetua bijak dari kerajaan-kerajaan tetangga turut angkat suara.
Adalah Cornelis, mantan raja besar Kalbar yang kini duduk di kursi dewan pusat, melontarkan kalimat pedas nan menusuk.
“Bupati itu tidak punya kewenangan!” Katanya, seakan menampar telinga sang raja. “Urusan PETI itu urusan pusat. Kerjakan saja apa yang menjadi kewenanganmu.”
Ucapan Cornelis ini bak palu godam yang memecah cermin fatamorgana. Tiba-tiba, kita tersadar.
Oh, jadi selama ini sang raja hanya berakting? Mengapa ia begitu semangat berjanji menggebuk sesuatu yang tak ada dalam daftar wewenangnya?
Untuk membuktikan kebenaran kisah ini, kita perlu mengintip ke kerajaan tetangga, ke Sintang.
Di sana, raja Gregorius Herkulanus Bala, seorang yang dikenal blak-blakan, pernah membuat vidio viral yang menusuk ulu hati para bupati seantero Kalbar.
“Bagaimana bupati mau melarang PETI?” Ucapnya dengan nada getir, “sedangkan untuk menerbitkan izin saja kami tidak diberi wewenang oleh pemerintah pusat.”
Sebuah pengakuan jujur yang langka, sebuah tamparan keras bagi setiap pemimpin daerah yang terperangkap dalam dilema kewenangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggariskan dengan jelas: kewenangan perizinan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat dan provinsi.
Maka, janji sang raja Sanggau untuk “mengoperasi besar-besaran” PETI hanyalah gertak sambal yang tak punya taring. Ia laksana seorang jenderal yang gagah berani, namun tak punya pasukan.
Antara Janji dan Realita Sinetron Pembangunan Sanggau Kacau Balau
Dibalik gegap gempita janji dan pertarungan wacana, ada satu hal yang tak boleh dilupakan nasib rakyat Sanggau.
Mereka, yang saban hari mendamba hidup lebih baik, kini hanya bisa menatap nanar.
“Bupati Sanggau memang omong besar untuk berantas PETI,” ujar Si Pincang lagi, suaranya kini terdengar lebih merana. “Sementara ciptakan lapangan pekerjaan, yang notabene adalah kewenangan aslinya, tidak bisa.”
Di mana gebrakan nyata dalam membangun Sanggau? Di mana pabrik-pabrik baru yang menjanjikan ribuan lapangan kerja?
Di mana geliat ekonomi yang membuat masyarakat bisa makan dengan layak tanpa harus mengais rezeki di dasar sungai yang keruh?
Pembangunan, jika mengacu pada data-data makro yang pernah dipaparkan sebelumnya, memang menunjukkan tren positif.
Namun, benarkah itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Pertumbuhan ekonomi yang bagus dan penurunan angka kemiskinan sering kali hanya menjadi statistik manis di atas kertas, sementara di lapangan, perut rakyat masih keroncongan.
Maka, kisah ini pun berakhir dengan pertanyaan menggantung, sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi perenungan bagi setiap pemimpin.
Apakah semua ini hanya sinetron belaka? Sebuah sandiwara politik yang dibuat untuk menghibur rakyat, atau sekadar lelucon pahit yang dimainkan di atas penderitaan mereka?
Sanggau, dengan segala ironi dan dramanya, kini menanti babak baru.
Semoga di babak selanjutnya, narasi yang disuguhkan adalah kisah nyata tentang kerja keras dan hasil, bukan lagi cerita fiksi tentang janji-janji kosong yang menguap bersama debu-debu pertambangan. (ARP)
