banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250

Marak Pengisian BBM Gunakan Jerigen, Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas

SINTANG, info-kalbar.com – Terlihat dari pantauan Kami, beberapa Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, (SPBU) di Sintang dengan terang- terangan Mengisi drum- drum milik pengantri BBM di beberapa SPBU dalam dan luar kota Sintang.

“Dalam hal ini saya sangat menyayangkan belum adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum yang seolah-olah membiarkan hal tersebut terjadi, Ada apa dengan semua ini?,” terangnya Jasli Harpansyah Bakorwil NGO Lidikkrimsus RI

“Jelas di situ terlihat sekali ada sisi monopoli dalam penyaluran BBM yang terjadi dan yang sangat di rugikan yaitu masyarakat yang benar- benar membutuhkan, tak hanya masyarakat bahkan membeli kepada pengecer kecil yang jelas harganya lebih mahal dari harga het SPBU,” ujarnya.

Dan pada media Jasli Harpansyah Bakorwil NGO Lidikkrimsus RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) wilayah Kalbar sering-sering turun kelapangan menindak lanjuti permasalahan ini, dan memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang telah merugikan masyarakat tersebut.

Saat media ini menyinggung kejadian yang menimpa 3 orang oknum wartawan yang di tetapkan (8/2/21) tersangka oleh pihak berwajib melakukan tindak pidana pemerasan seperti yang telah di beritakan juga oleh beberapa media beberapa hari ini, kejadian di salah satu SPBU yang ada di lintas Melawi kabupaten Sintang, Jasli menilai ada sedikit ketimpangan dalam proses hukum yang terjadi di situ.

“Jika memang benar apa yang di sangkakan terhadap ketiga oknum wartawan tersebut sebuah tindakan pidana pemerasan, tentu ada sebab,” ungkap Jasli kepada media.

Dan Jasli juga meminta kepada pihak kepolisian Polres Sintang yang saat ini menangani perkara tersebut untuk berlaku adil, karena menurut Jasli tidak ada akibat bisa terjadi jika tidak ada sebab, bisa saja itu adalah upaya penyuapan yang dilakukan oleh pihak SPBU dikarenakan sebuah kecurangan yang di lakukan oleh pihak SPBU, dan seandainya pihak SPBU melakukan sebuah kecurangan maka pihak kepolisian juga berhak untuk melakukan proses hukum terhadap SPBU tersebut.

Apalagi jika SPBU tersebut diduga melakukan pelanggaran Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dengan segera demi keadilan, Jasli meminta kepada pihak kepolisian resort Sintang untuk memproses SPBU tersebut karena jelas pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan konsumen dengan sanksi pidana 5 tahun kurungan serta pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Jasli juga meminta kepada Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan Tertib Niaga kementrian perdagangan untuk ikut mendalami kasus yang sedang melibatkan tiga oknum wartawan yang di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemerasan, pemerasan terjadi di salah satu SPBU di jalan lintas Melawi kabupaten Sintang Kalimantan Barat tersebut.

(Yuni/Tasya)

Leave a Reply

Your email address will not be published.