Berita  

Kepala Dinas Pendidikan dan 5 Kepala Sekolah SD Negeri Pekanbaru Resmi Dilaporkan ke Mapolda Riau dan Kejari Pekanbaru

PEKANBARU, infokalbar.com – Ismail Sarlata didamping Veby Antoni selaku Ketua OKK, Sapran Rambe selaku Wakil Sekretaris Jenderal I, Sri Imelda Bendahara Umum, Karmila (Wakil Bendahara Umum) dan Erwin Komeng Ketua DPD Aliansi Media Indonesia (AMI), secara resmi melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan 5 kepala sekolah jenjang Pendidikan Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Pekanbaru ke Polda Riau dan Kejari Pekanbaru atas dugaan penyalahgunaan Dana Bos tahun 2019 dan 2020, Senin (25/04/2022).

“Benar kita melaporkan Kadisdik, Ismardi Ilyas dan 5 Kepala Sekolah SD Negeri Pekanbaru, di Mapolda Riau dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru akan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bos tahun 2019 dan 2020 lalu.” ucap Ismail Sarlata melalui Karmila, Wakil Bendahara Umum  Aliansi Media Indonesia (AMI), pada hati yang sama.

Melalui Karmila, Ismail menyampaikan, laporan dilakukannya, tak lain demi menjunjung tinggi hak warga negara Indonesia yang tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana, baik laporan yang diberikan secara per-individu maupun secara kelompok.

“Demi terwujudnya supremasi hukum, dan demi mewujudkan Pendidikan yang lebih baik khususnya di Kota Pekanbaru,” tambah Karmila

Adapun 5 Kepala Sekolah SD Negeri tersebut diantaranya Kepala Sekolah SD Negeri 61, Kepala Sekolah SD Negeri 7, Kepala Sekolah SD Negeri 104, Kepala Sekolah SD Negeri 44, dan Kepala Sekolah SD Negeri 116.

Pelaporan yang dilakukan itu juga disertai dengan bukti berupa kwitansi pembayaran pembiayaan kegiatan mabit yang diduga tidak sesuai dengan Juknis BOS tahun 2019 dan 2020–yang diberikan di dalam laporan yang telah diberikan ke Polda Riau dengan Nomor Surat: 01/Lap/DPP-AMI/IV/Riau/2022 serta Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Surat: 002/Lap/DPP-AMI/IV/Riau/2022. beber Karmila

Sementara itu, Veby Antoni, Ketua OKK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Media Indonesia mengatakan, laporan yang diberikan baik kepada Markas Polda (Mapolda) Riau dan Kejari Pekanbaru Provinsi Riau, adalah sebagai bentuk kepedulian AMI terhadap dunia pendidikan agar dana BOS yang diberikan dan merupakan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia–penggunaannya tepat sasaran, bukan dugaan digunakan untuk meraup keuntungan Pribadi maupun golongan.

“Laporan yang diberikan, kami menduga penggunaan dana BOS tahun 2019 dan 2020 diarahkan ke Idorat Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau dengan nama kegiatan mabit tidak jelas peruntukannya untuk apa? Dan apakah bermanfaat untuk siswa didik sekolah dasar? Yang dugaan sementara waktu bukan merupakan prioritas sekolah yang masuk dalam juknis BOS tahun 2019 dan 2022,” katanya.

“Dan sampai saat ini arti mabit itu sendiri dan kegunaannya untuk apa tidak jelas? Sementara Ismardi Ilyas yang kerap untuk dijumpai tim AMI untuk mempertanyakan kegiatan mabit yang diduga diselenggarakan IKMI Riau dengan Kepala Sekolah SD Negeri di Pekanbaru dan mempertanyakan apakah benar dirinya selaku Ketua IKMI Riau tidak pernah dapat dijumpai. Baik di Dinas Pendidikan Pekanbaru maupun di Sekretariat IKMI Riau yang berlokasikan Jalan Todak Gang Udang Putih nomor 1 Pekanbaru Provinsi Riau, yang juga diduga sebagai tempat pelaksanaan mabit yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 lalu,” beber Veby Antoni

Di penghujung, Veby Antony meminta kepada Kapolda Riau maupun Kejari Pekanbaru Provinsi Riau mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana Bos dengan memanggil Ismardi Ilyas selaku Kadisdik Pekanbaru dan 5 Kepala Sekolah SD Negeri yang dilaporkan oleh AMI. (Rilis/Wan Daly)

Sumber : DPP Aliansi Media Indonesia (AMI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *